Salin Artikel

Penyaluran BLT Dana Desa di 6 Provinsi Ini Belum Capai 50 Persen

Enam provinsi tersebut adalah adalah Banten, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

BLT dana desa diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. 

"Di bawah 50 persen misalnya Banten itu baru 20 persen, NTT 44 persen, Maluku 44 persen, kemudian Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen, Papua Barat 44 persen, ini yang daerah-daerah yang di bawah 50 persen," kata Abdul Halim dalam telekonferensi, Selasa (2/6/2020).

Abdul Halim mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab BLT di kawasan Banten belum tersalurkan hingga 50 persen.

Salah satunya terjadi karena masalah singkronisasi data yang belum turun dari pemerintah kabupaten (Pemkab).

"Ada juga kasus karena dana desa baru masuk ke RK Des karena keterlambatan terbitnya Perbup (Peraturan Bupati) tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa," ujarnya.

Faktor selanjutnya adalah bantuan sosial (Bansos) provinsi maupun kabupaten belum disalurkan ke masyarakat.

Ia pun menyarankan agar BLT dana desa disalurkan terlebih dahulu tanpa harus menunggu dana lainnya sampai ke tangan masyarakat.

"Tapi langkah berikutnya adalah sampaikan ke Pemkab bahwa BLT dana desa telah disalurkan sehingga Pemkab-lah yang harus menyesuaikan sinkronisasinya," ujarnya.

"Jadi yang sudah masuk di dalam data BLT desa dan sudah salur jangan dikasih Bansos apapun," lanjut dia.

Sedangkan provinsi lainnya, seperti NTT belum mencapai 50 persen karena permintaan dari pemerintah setempat untuk menunda sementara pemberian BLT Dana Desa.

Sedangkan faktor lainnya seperti di kawasan Papua dan Papua Barat terkendala masalah komunikasi. "Papua dan Papua Barat ini lebih banyak faktor komunikasi," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/02/16105911/penyaluran-blt-dana-desa-di-6-provinsi-ini-belum-capai-50-persen

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke