KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Platform KawalBansos.id telah menerima lebih dari 500 pengaduan terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19 hingga Jumat (29/5/2020) kemarin.

Inisiator KawalBansos.ID Ari Nurcahyo mengatakan, pengaduan yang diterima telah diteruskan kepada otoritas pemerintah melalui kanal Lapor.go.id yang dikelola Kantor Staf Presiden.

"Memasuki pekan kedua, KawalBansos.ID sudah menerima lebih dari 500 laporan pengaduan dari warga dan sudah diteruskan melalui kanal lapor.go.id," kata Ari dalam siaran pers, Jumat.

Berdasarkan data yang dirilis KawalBansos.id, sebanyak 510 pengaduan telah diterima selama periode 17 hingga 29 Mei 2020. 

Selain jumlah laporan yang meningkat, cakupan aduan yang diterima KawalBansos.ID juga meluas dari semula 20 provinsi menjadi 24 provinsi dengan total 125 kota/kabupaten.

Data menunjukkan pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 143 pengaduan.

Kemudian, DKI Jakarta dengan 68 pengaduan dan  Jawa Tengah dengan 58 pengaduan.

Koordinator Data dan Pelaporan KawalBansos.ID Latu Tripurantoko menekankan, pihaknya konsisten untuk mendukung implementasi kebijakan sistem pelaporan satu pintu.

Dalam hal ini menginduk pada lapor.go.id yang dikelola Kantor Staf Presiden (KSP), KemenPAN-RB, dan Ombudsman RI.

Namun, ia menyoroti fakta bahwa ketika pengelola lapor.go.id menindaklanjuti laporan dan meneruskannya pada pihak lain, seperti Dinas Sosial atau Pemda, tindaklanjutnya tidak dilaporkan kembali di lapor.go.id.

"Jadi kita tidak tahu pasti apakah laporan yang sudah disampaikan oleh KawalBansos.ID dan kemudian mendapatkan status selesai itu benar-benar sudah diproses, atau hanya jawaban normatif saja," ujar Latu.

Jaringan Relawan KawalBansos.ID dari Duta Remaja Indonesia Keni Novandri Saputra menambahkan, hingga hari ini masyarakat masih belum mengerti benar perihal kriteria-kriteria yang menjadikan ukuran seseorang bisa menerima bantuan atau tidak.

"Temuan paling besar di lapangan ya masih seputar itu, tentang apakah mereka berhak menerima atau tidak bantuan sosial itu, dan juga masih tentang tumpang tindihnya data," kata Keni.