Salin Artikel

PKS: Soal Covid-19, Pemerintah Jangan "Mencla-mencle"...

Netty mengatakan, masyarakat memerlukan ketegasan pemerintah agar merasa aman dan terlindungi.

"Jangan mencla-mencle, rakyat menanti kehadiran negara memberikan rasa aman dan kepastian," kata Netty saat dihubungi wartawan, Rabu (20/5/2020).

Pernyataan Netty ini menyusul tanggapan Presiden Joko Widodo yang tak mempermasalahkan keramaian di pasar menjelang Idul Fitri yang terjadi saat ini.

Menurut Jokowi, hal tersebut tidak masalah selama diterapkan prosedur yang ketat untuk pencegahan Covid-19.

Sementara itu, menurut Netty, sikap presiden itu memperlihatkan bahwa pemerintah mulai kewalahan menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, keramaian di pasar atau pusat perbelanjaan di masa-masa ini merupakan bentuk frustrasi masyarakat kepada pemerintah yang dianggap tidak mampu melindungi mereka.

Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus bersiap menanggung konsekuensi keramaian tersebut.

"Pemerintah harus bersiap-siap menanggung konsekuensi dari ‘keramaian’ yang hari ini tak terbendung," ujar dia. 

"Selain harus menghentikan penyebaran virus di ruang publik seperti pasar dan pusat perbelanjaan, pemerintah juga harus menjamin kemampuan pelayanan kesehatan dan denyut ekonomi masyarakat," kata Netty.

Ia pun berharap pemerintah bersikap lebih tegas dalam mengatur jalannya sektor perekonomian.

Dia mendesak agar pemerintah menjamin kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Selama satu bulan ke depan, pemerintah harus lebih tegas lagi mengatur jalannya sektor ekonomi yang vital, terutama penyediaan pangan dan sembako, serta menjamin kehidupan masyarakat dengan segenap kewenangan dan sumber daya pemerintah," kata Netty.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa pemerintah belum melonggarkan PSBB.

Hal itu disampaikan saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Senin (18/5/2020).

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru menyiapkan skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan pada waktu yang tepat.

Jokowi menyatakan, keputusan untuk melonggarkan PSBB akan diambil setelah pemerintah melihat data dan fakta yang mendukung di lapangan ihwal pengendalian penyebaran Covid-19.

"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tak mempermasalahkan keramaian di pasar menjelang Idul Fitri yang terjadi saat ini.

Menurut dia, hal tersebut tidak masalah selama diterapkan prosedur yang ketat untuk pencegahan Covid-19.

"Saya melihat pasar-pasar tradisional saat ini mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dalam rangka persiapan Hari Raya," ujar Jokowi, Selasa (19/5/2020).

"Saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, pakai masker, petugas di lapangan betul-betul bertugas untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan secara terus-menerus," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/10463241/pks-soal-covid-19-pemerintah-jangan-mencla-mencle

Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke