Salin Artikel

Demokrat: Presiden Sebaiknya Kumpulkan Data yang Utuh, Sebelum Berdamai dengan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta pemerintah mengumpulkan data dan informasi yang utuh terkait penanganan pandemi, sebelum meminta masyarakat berdamai dengan Covid-19.

"Sebaiknya Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan, sebelum membuat pernyataan tersebut," kata Didik saat dihubungi wartawan, Senin (18/5/2020).

"Tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya, bukan menjadikan nyawa dengan virus Covid-19 yang sangat berbahaya," sambungnya. 

Didik mengatakan, sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya mengeluarkan pernyataan yang terukur, apalagi terkait Covid-19.

Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut dapat mengganggu kinerja tenaga medis yang tengah berjuang mengobati pasien yang terinfeksi Covid-19.

"Bisa bayangkan psikologis dokter dan tenaga medis yang mengambil resiko besar untuk nyawanya yang tidak kenal lelah mengobati orang terpapar. Kalau sampai mereka give up atau kewalahan dengan apa yang akan terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Didik berharap Presiden Joko Widodo fokus dalam pengendalian penyebaran Covid-19 dan menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Ia juga mengatakan, pemerintah dapat mencontoh negara-negara lain yang mampu menurunkan grafik penularan Covid-19.

"Apa bisa? Sangat bisa, dan bukan hanya bisa karena itu juga tanggung jawab konstitusional pemerintah. Apalagi segala privilege sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu 1/2020 sudah ditetapkan dan disahkan menjadi UU," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyebutkan, pemerintah akan mulai mengatur agar kehidupan masyarakat kembali normal meski pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," kata Jokowi, seperti dikutip siaran pers resmi Istana, Jumat (15/5/2020).

Jokowi menyebutkan, nantinya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali, tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

Hal ini karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, kita harus berdampingan hidup dengan Covid," kata Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimistis.

Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/21180501/demokrat-presiden-sebaiknya-kumpulkan-data-yang-utuh-sebelum-berdamai-dengan

Terkini Lainnya

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke