Tumpang Tindih, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar pendistribusian bantuan sosial terlaksana dengan baik.

Bambang mendesak Kementerian Sosial, proaktif agar data masyarakat rentan dan miskin di berbagai yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) terus dimuktahirkan.

"Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan data yang akurat terkait masyarakat miskin dan yang berhak menerima bansos di masing-masing daerahnya, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga proses penyaluran bansos merata dan tepat sasaran dengan menggunakan data yang telah ter-update," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2020).

Bambang mengatakan dalam melakukan pemuktahiran data kesejahteraan sosial, pemerintah harus melibatkan unit seperti RT/RW dan kepala desa.

Dengan demikian, data yang telah dimuktahirkan pemda secara otomatis masuk ke dalam DTKS oleh dinas sosial setempat.

"Mendorong agar dalam pemutakhiran data kesejahteraan sosial, pemerintah daerah harus melibatkan RT/RW, Kepala Desa dan organisasi pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," ucap Bambang.

Bambang pun menegaskan pemerintah pusat dan daerah mesti meningkatkan koordinasi dalam pendistribusian bansos agar tidak terjadi tumpang tindih data.

"Mendorong pemerintah pusat terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah sehingga sistem pendataan SIKS-NG untuk subsidi maupun penyaluran bansos memiliki basis data yang akurat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih banyak kekurangan dalam proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tunai dan nontunai.

Hal itu disebabkan data yang tak valid. Ke depan, ia berjanji memperbaharui data penerima sehingga penyaluran Bansos tepat sasaran.

"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik," ujar Juliari saat meninjau penyaluran Bansos bersama Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).

Juliari mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperbaharui data penerima Bansos.

Beberapa pemerintah daerah bahkan menunda penyaluran Bansos untuk memperbaharui data penerima agar tak terjadi protes dari warga yang layak menerima namun belum terdata.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memperbaharui data penerima Bansos.