Salin Artikel

Yuri Minta Industri yang Tak Berkaitan Kebutuhan Dasar Tutup Operasi

"Industri yang tidak terkait dengan itu diharapkan ditutup," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Industri di bidang logistik dan layanan kesehatan, lanjut Yuri, tentu termasuk di dalam jenis industri yang diperbolehkan beroperasi.

Selain itu, ada pula transportasi dan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

Yuri menegaskan bahwa ketentuan industri mana yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Selain itu aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Yuri juga meminta PSBB dapat diefektifkan bagi daerah yang telah melaksanakan kebijakan tersebut

Namun di sisi lain pihaknya juga menegaskan, pembatasan tersebut juga bukan semata-mata untuk memutus rantai penularan, melainkan juga tidak seluruhnya tak dilarang untuk tetap berkegiatan.

"Secara keseluruhan, dibatasi artinya tak seluruhnya tidak dilarang, ada yang dilarang dan ada yang dibatasi, ada yang diatur dengan lebih baik," kata dia.

"Maka perlu diatur bagaimana pelaskanaan pembatasan itu," tegas Yuri.

Diketahui, penyebaran virus corona di Indonesia hingga kini telah membuat 16.496 orang dinyatakan positif Covid-19.

Kemudian, kasus kematian sebanyak 1.076 orang dan pasien sembuh dari Covid-19 sebanyak 3.803 orang.

Sedangkan pasien dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 34.360 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 262.919.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/21144401/yuri-minta-industri-yang-tak-berkaitan-kebutuhan-dasar-tutup-operasi

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke