Beredar Surat Bebas Covid-19 Palsu, Komisi IX Khawatir Dipegang OTG

Mufida mengatakan, penyalahgunaan surat keterangan bebas Covid-19 merupakan kebohongan publik dan berpotensi merugikan banyak orang lain.

"Terjadi pembiaran kebohongan publik dan penyalahgunaan surat kesehatan di tengah pandemi yang berat ini. Membuat upaya pemotongan mata rantai penularan wabah tidak akan efektif karena bisa aja ada OTG atau ODP yang memegang surat kesehatan tersebut," kata Mufida saat dihubungi, Jumat (15/5/2020).

Menurut dia, baik penjual maupun pembeli surat keterangan tersebut tidak memikirkan bahaya penularan Covid-19.

Mufida menegaskan bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam.

"Saat ini kita sedang berada dalam situasi darurat kesehatan yang dinyatakan oleh presiden sebagai bencana nasional," ujar politikus PKS itu.

Mufida pun meminta aparat kepolisian memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

"Meminta agar ada tindakan tegas secara hukum jika benar terjadi jual beli surat kesehatan," kata Mufida.

Diberitakan, polisi telah menangkap dua kelompok penjual surat keterangan bebas Covid-19 palsu di kawasan Gilimanuk, Jembrana, Bali, dengan total tujuh tersangka.

Pada kasus pertama, Polres Jembrana menangkap tiga tersangka.

Tersangka FMN (35) tertangkap basah ketika sedang bertransaksi. FMN diketahui berprofesi sebagai pengemudi travel.

Kemudian, polisi meringkus tersangka PB (20) selaku pengurus travel dan SW (30) yang bekerja sebagai wiraswasta di bidang percetakan. Ketiga tersangka ditangkap di Jembrana pada Kamis (14/5/2020) kemarin.

Dari ketiga tersangka, polisi mengamankan lima lembar surat keterangan dokter dengan data yang sudah terisi dan tanda tangan palsu, uang tunai Rp 200.000, enam lembar blangko surat, dua telepon selular dan sebuah komputer.

Setelah itu, di hari yang sama, polisi meringkus empat tersangka di rumah masing-masing yang tak disebutkan secara rinci. Keempat tersangka berinisial WD (38), IA (35), RF (25) dan PEA (31).

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan, modus para pelaku adalah memanfaatkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Surat tersebut mengatur ketentuan perjalanan bagi masyarakat tertentu di tengah larangan mudik.

Salah satu kriterianya adalah surat keterangan sehat yang diperoleh dari dokter di rumah sakit, puskesmas, atau klinik.

Para pelaku kemudian membuat dan menjual surat keterangan bebas Covid-19 palsu kepada pengunjung di Pelabuhan Gilimanuk.

Berdasarkan keterangan polisi, para tersangka melakukan aksinya karena motif ekonomi.
"Motif para pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi, per lembar surat keterangan dijual dengan harga Rp 100.000 sampai Rp 300.000," ucap Ramadhan, Jumat (15/5/2020).

Para tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara.