Kebijakan PSBB Dinilai Belum Berdampak Cegah Penularan Covid-19

"Ya mungkin karena tingkat kepatuhan masyarakatnya masih kurang," kata Pandu pada Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Menurut Pandu, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan pada masyarakat untuk mematuhi PSBB.

Serta lebih baik lagi jika pemerintah meneraplan PSBB secara nasional untuk pencegahan Covid-19 agar lebih masif.

"Upaya pemerintah juga harus konsisten ngomongnya tuh bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat tentang PSBB semuanya jangan ngomong mulai ada kelonggaran jangan," ujarnya.

"Itukan dimana kita lagi mempertahankan ini gitu, mempertahankan pembatasan sosial kok udah ada yang mikir untuk segera di longgarkan itukan kontradiktif," lanjut dia.

Ia juga menilai saat ini belum tepat bila pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Pasalnya, kata Pandu, Indonesia tengah berjalan menuju puncak pandemi Covid-19.

"Jangan mikir dululah (pelonggaran PSBB). Kalau mikir biar diinternal dalem jangan keluar. Omongan keluar itu bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh gitu," ucapnya.

Selain itu, Pandu juga berharap masyarakat bisa lebih disiplin lagi melakukan aturan PSBB.

Sebab, kedisiplinan masyarakat adalah kunci dari keberhasilan kebijakan PSBB.

Menurut dia, apabila kebijakan PSBB pemerintah dan dibarengi dengan kedisiplinan terhadap aturan di tingkat akar rumput, akan lebih mudah lagi menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang waktunya masyarakat yang mengabil inisiatif atau kita mobilitasi supaya masyarkat melakukan pembatasan sosial berbasis masyarakat berbasis komunitas," ungkapnya.

"Jadi kalau masyarakat misalnya kamu tinggal di kelurahan atau kampung atau suatu kompleks itu kan komunitas termrtu nah itu ada tempat cuci tangan, kan praktik-praktik yang diharapkan adalah ada tempat cuci tangan, ada masker," ujar Pandu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta penerapan PSBB, yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, dievaluasi.

Ia meminta penerapan PSBB tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).