Pemerintah: Pemakaman PDP Sebaiknya Sesuai Protokol Antisipasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia sebaiknya dimakamkan dengan protokol kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan positif Covid-19.

"Pada kasus PDP yang meninggal dan belum dikonfirmasi hasil (pemeriksaan) laboratoriumnya serta belum diambil sampel atau pemeriksaannya belum selesai, maka tata laksana pemulasaraan dan pemakaman jenazah hendaknya sudah mengantisipasi kemungkinan positif Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (24/4/2020).

Menurut Yuri, antisipasi ini penting dilakukan untuk melindungi petugas pemulasaraan dan petugas pemakaman jenazah.

"Selain itu juga untuk melindungi keluarga dari PDP yang meninggal tersebut. Ini perlu kita pahami bersama agar transparansi data bisa terwujud," tutur Yuri.

Selain PDP, Yuri mengungkapkan ada pula orang dalam pemantauan (ODP) yang meninggal dunia.

Dalam konteks ODP yang meninggal, pemerintah tidak akan mencatatnya sebagai kasus positif Covid-19 jika yang bersangkutan tidak terkonfirmasi positif atau hasil pemeriksaan negatif.

"Atau jika ODP itu tidak sempat diambil spesimennya, maka (juga) tidak akan akan kami catat sebagai kasus kondisi kematian positif Covid-19," tegas Yuri.

Kondisi sebaliknya diterapkan jika kasus kematian ODP telah terkonfirmasi positif dari pemeriksaan antigen dengan real time Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Apabila kasus kematian ini sudah dikonfirmasi dari pemeriksaan antigen dengan real time PCR yang diambil sebelum individu tersebut wafat, maka akan dicatat sebagai kasus kondisi kematian positif Covid-19," kata Yuri. 

Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (23/4/2020) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 11 pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.

Sehingga, total pasien meninggal akibat Covid-19 ada 647 orang.