FBLP: 67,81 Persen Buruh Tetap Bekerja di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Berdasarkan hasil survei Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), 67,81 persen buruh diharuskan tetap bekerja di kantor oleh perusahannya di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Ada diskriminasi di saat pemerintah menyampaikan untuk work from home (WFH), ternyata tidak berlaku untuk semua buruh," ujar Ketua Umum FBLP Jumisih dalam diskusi via live streaming bersama Komnas HAM, Rabu (22/4/2020).

Dari jumlah itu, 47,25 persen buruh di antaranya mengaku tetap bekerja seperti biasanya ketika belum terjadi pandemi.

Kemudian, 17,12 persen buruh menerima pengurangan jam kerja, dan 3,42 persen buruh diperbanyak shift kerjanya untuk mengurangi kerumunan.

Jumisih mengatakan, penelitian itu juga memperlihatkan bahwa 50,51 persen buruh tidak mendapatkan masker, 34,34 persen buruh tidak mendapatkan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer.

"67,68 persen lingkungan kerja mereka juga tidak dilakukan penyemprotan disinfektan," kata dia. 

Jumisih menyebut, dengan tidak tersedianya fasilitas pencegahan, otomatis pekerja buruh terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi standar penggunaan fasilitas guna meredam penyebaran virus corona, seperti pembelian masker hingga hand sanitizer.

Selain itu, Jumisih mengatakan, tidak semua buruh bekerja dalam kondisi yang aman karena minimnya ketersediaan fasilitas pencegahan Covid-19.

"Terutama buruh industri padat karya itu memang sangat rentan menjadi penular atau tertular karena bekerja dalam kondisi dempet-dempetan," kata Jumisih.

FBLP juga mencatat, 28,08 persen buruh dirumahkan selama pandemi Covid-19. Kemudian, 7,32 persen buruh masuk dalam gelombang PHK.

Sebanyak 65,85 persen yang terkena PHK maupun dirumahkan tidak mendapatkan upah sama sekali, sedangkan 19,51 persen buruh mendapatkan upah tetapi tetap dikenai potongan.

"Sementara 7,32 persen buruh dibayar upah penuh," kata dia.

Adapun survei tersebut melibatkan 146 responden buruh di Jabodetabek, Kawarang, dan Jawa Tengah yang dilakukan dari Maret hingga April.

Sebaran responden tersebut berasal dari 83 perusahaan di empat sektor, yakni garmen, jasa keuangan, perhotelan, dan logam komponen otomotif.