Salin Artikel

365 WNI yang Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 di Thailand Dipulangkan ke Tanah Air

Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Ahmad Rusdi mengungkapkan, mayoritas WNI yang dipulangkan merupakan mahasiswa magang di beberapa hotel dan resort di Thailand serta beberapa wisatawan.

"Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan rata-rata sudah berada di Thailand sejak awal/akhir Maret 2020," kata Rusdi dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

Ia menambahkan, proses pemulangan para WNI itu merupakan bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada WNI di luar negeri yang terjebak kebijakan pemerintah negara setempat dalam rangka penanganan Covid-19.

Sejak 4 April lalu, Kerajaan Thailand memberlakukan kebijakan larangan masuknya commercial flight ke wilayahnya sebagai salah satu upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di Thailand, khususnya imported cases.

Rusdi menambahkan, pemulangan WNI ini dilakukan atas kerja sama antara KBRI Bangkok dan Kementerian Luar Negeri Thailand.

Mereka dipulangkan dengan jadwal yang telah ditentukan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, yakni pada 20 dan 23 April 2020.

Selain memfasilitasi kepulangan WNI ke Tanah Air, KBRI Bangkok juga memberikan bantuan logistik.

Bantuan berupa makanan dan vitamin diberikan agar kesehatan para WNI itu tetap terjaga selama menunggu jadwal kepulangan ke Indonesia.

Saat ini jumlah WNI di wilayah akreditasi KBRI Bangkok mencapai 3.000 orang.

Untuk melindungi WNI khususnya di tengah pandemi Covid-19, KBRI Bangkok melakukan berbagai upaya di antaranya melalui pelayanan WNI secara online dan komunikasi intensif dengan simpul-simpul WNI.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/10345061/365-wni-yang-terdampak-kebijakan-penanganan-covid-19-di-thailand-dipulangkan

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke