Salin Artikel

1,6 Juta Orang Kena PHK dan Dirumahkan Selama Pandemi Corona

Angka tersebut dilaporkan oleh menteri terkait kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (13/4/2020).

"Dari beberapa laporan para menteri, terdapat skeitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.

Untuk mengatasi masalah sosial terkait pandemi Covid-19 ini, Presiden pun memerintahkan para menterinya untuk segera mendistribusikan berbagai bantuan sosial yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah Kartu Pra Kerja untuk para korban PHK.

Dengan kartu tersebut, maka para korban PHK bisa mendapatkan pelatihan serta insentif.

"Presiden menugaskan untuk segera memberikan Kartu Prakerja," kata Doni.

Selain Kartu Pra Kerja, Presiden juga menginstruksikan agar berbagai program bantuan sosial seperti paket sembako hingga bantuan tunai didistribusikan pekan ini.

"Termasuk juga sjeumlah tenga kerja kita yg ada di Malaysia telah dieprintahkan Presiden untuk segera diperhatikan secara terus menerus sehingga mereka tidak kekurangan kebutuhan makanan," kata Doni.

Lalu, khusus untuk pembagian bansos di Jakarta, Jokowi menaruh perhatian khusus bagi warga pendatang.

Jokowi bahkan meminta Kapolri turun tangan memastikan bahwa pendatang yang tinggal di Ibu Kota juga mendapat bantuan sosial.

"Ini Bapak Preisden meminta kepada Kapolri untuk membeirkan dukungan kepada kelompok (pendatang) tersebut," kata Doni.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/14224571/16-juta-orang-kena-phk-dan-dirumahkan-selama-pandemi-corona

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke