Salin Artikel

Telusuri Kasus Positif Covid-19, Pemerintah Telah Periksa 27.000 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan lebih dari 27.000 orang telah diperiksa guna menelusuri kasus positif Covid-19 yang ada di tengah masyarakat.

Pemeriksaan itu sendiri dilakukan dengan metode tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara real time.

"Sampai dengan hari ini sudah lebih 27.000 orang yang kita periksa dengan menggunakan metode pemeriksaan PCR real time," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (12/4/2020).

Yuri mengatakan, pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah serius mencari kasus positif yang berada di masyarakat.

Di sisi lain, hasil kasus positif dalam metode pemeriksaan itu juga dapat berpotensi sebagai sumber penyebaran virus corona.

"(Dari hasil tes PCR) kasus positif mengonfirmasi karena pada kasus inilah sumber penularan sangat mungkin terjadi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif bertambah 399 orang pada Minggu (12/4/2020).

Dengan bertambahnya pasien tersebut, maka total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif di Indonesia menjadi 4.241 kasus.

"Kasus positif yang kita dapatkan per hari ini sebanyak 399 orang sehingga total menjadi 4.241 orang," ujar Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (12/4/2020).

Yuri mengatakan, kasus terkonfirmasi positif masih terus bertambah karena penyebaran virus corona masih terjadi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta semua masyarakat bersatu untuk memutus penularan tersebut.

"Mari kita yakini penyebaran masih terjadi, ancaman kesehatan lain masih ada. Mari putus penularan dan jaga kesehatan," kata Yuri.

Jumlah pasien yang sembuh juga bertambah sehingga totalnya menjadi 359 orang.

Sementara pasien meninggal dunia bertambah sebanyak 46 orang sehingga totalnya menjadi 373 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/12/17033211/telusuri-kasus-positif-covid-19-pemerintah-telah-periksa-27000-orang

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke