Pemerintah Butuh Jutaan APD jika Wabah Covid-19 Terjadi hingga September

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah membutuhkan jutaan alat pelindung diri (APD) apabila wabah Covid-19 atau virus corona terus menyebar hingga September.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi stok APD nasional yang hanya tersisa 19.000 di gudang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

"Kita memerlukan jutaan, bahkan sekurang-kurangnya ratusan ribu, menurut rapat tadi kalau diperkiran secara pesimis, misalnya situasi ini akan berlangsung sampai sekian bulan," ujar Mahfud dalam video konference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

"Kita menghitung risiko yang paling berat. Kalau yang optimis pertengahan April turun, kalau yang pesimis bisa sampai September bencana ini," katanya.

Mahfud menjelaskan faktor pesimistis itu sebagai antisipasi apabila penyebaran virus corona berlangsung lama.

Sebab, penggunaan APD tidak bisa digunakan selama-lamanya.

Dia juga memastikan dalam antisipasi tersebut, Pemerintah telah melakukan penghitungan anggaran untuk pengadaan jutaan APD.

Di lain pihak, Mahfud mengungkapkan APD yang didatangkan dari luar maupun produksi dalam negeri sudah dalam kondisi siap untuk didistribusikan.

Tak hanya itu, APD impor juga akan segera didatangkan yang khusus diperuntukkan bagi tenaga medis.

"Beberapa yang impor dari luar negeri untuk memenuhi keutuhan APD bagi dokter maupun perawat dan lain-lain itu semuanya sudah siap, Insya Allah dalam waktu yang enggak lama (didistribusikan)," terang dia.

Diberitakan, Perwira Pembantu IV/ Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kolonel Inf. Aditya Nindra Pasha mengatakan, saat ini pemerintah masih mampunyai stok 19.000 alat pelindung diri (APD).

Jumlah tersebut dicatatkan setelah 151.000 dari 170.000 APD didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151.000 sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19.000," ujar Aditya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Meski demikian, jumlah APD yang tersisa dan disimpan di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta itu bukan bebas untuk diambil seluruhnya.

Ada sejumlah provinsi yang belum mengambil APD itu meskipun pemerintah sudah mengalokasikannya.

Provinsi yang dimaksud, di antaranya adalah Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.