Wapres: Kebijakan Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pemeriksaan cepat atau rapid test covid-19 diprioritaskan untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam menanggapi rencana anggota DPR dan keluarganya yang akan melakukan rapid test covid-19.

"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang (rapid test) diarahkan kepada masyarakat," ujar Ma'ruf saat wawancara melalui video conference, Kamis (26/3/2020).

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, alat-alat kesehatan untuk menangani Covid-19 dari pemerintah disalurkan melalui provinsi untuk didistribusikan ke kabupaten/kota.

Terutama ke daerah-daerah yang diduga memiliki potensi terjangkit virus corona lebih luas lagi.

"Jadi, saya kira kalau pemerintah arahnya seperti itu kebijakannya," kata Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 yang disebabkan virus corona bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak. Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Indra juga menjelaskan bahwa alat tes Covid-19 untuk para anggota dewan serta keluarganya merupakan hasil sumbangan beberapa anggota lain.

Menurut dia, sejumlah anggota DPR berinisiatif memesan langsung alat tes Covid-19 ke China.