Salin Artikel

Mudik Gratis Dibatalkan, Kemenhub Imbau Masyarakat Meminimalisasi Mobilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat tak melakukan mudik pada hari raya Idul Fitri 2020.

Imbauan ini terkait keputusan ditiadakannya mudik gratis 2020 akibat penyebaran wabah virus corona atau covid-19.

"Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).

Budi menjelaskan, kebijakan ditiadakannya mudik gratis diambil setelah mempertimbangkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona sejak tanggal 29 Februari hingga 29 Mei 2020 mendatang.

Program mudik gratis yang dibatalkan tidak hanya program yang digelar oleh Kemenhub, melainkan BUMN dan swasta.

Pasalnya, kondisi penyebaran virus corona belakangan ini begitu masif. Tak ayal, pembatalan mudik gratis 2020 pun dinilai tepat.

Setelah keputusan tersebut, kini Kemenhub meminta masyarakat patuh, termasuk agar tetap tak memaksakan diri untuk mudik.

"Saya harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah," katanya.

Budi mengungkapkan, baik mudik gratis dengan bus dan kapal penyeberangan semuanya akan dibatalkan.

Hal itu dilakukan supaya pemerintah pusat fokuskan dan saling membantu dengan pemerintah daerah dalam mengatasi virus corona.

Pemerintah menyadari bahwa terdapat risiko tinggi jika mudik tetap dilakukan.

Budi pun berharap peran serta masyarakat untuk tidak bepergian. Terlebih melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti.

"Mudik ini melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran Covid-19 semakin luas," terang dia.

"Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus menerus,” ungkap Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/19531951/mudik-gratis-dibatalkan-kemenhub-imbau-masyarakat-meminimalisasi-mobilitas

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke