KPU Sebut Komisioner Evi Novida Tak Pernah Ubah Hasil Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa salah seorang komisionernya, Evi Novida Ginting Manik, tak pernah berinisiatif atau memerintahkan perubahan perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc.

Secara institusional, KPU juga mengaku tak pernah mengubah perolehan hasil suara di pemilu legislatif.

Pernyataan ini disampaikan menyusul putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Evi dan memberi sanksi berupa peringatan keras kepada komisioner lainnya, karena kasus perselisihan hasil pemilu yang dipersoalkan Hendri.

"Dalam kasus ini anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik sama sekali tidak berinisiatif, atau memerintahkan, atau mengintervensi, atau mendiamkan terjadinya perubahan perolehan suara tersebut," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020).

Menurut KPU, putusan DKPP ini muncul karena adanya putusan yang berbeda antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu.

Kasus ini bermula dari Hendri Makaluasc yang mengaku bahwa perolehan suaranya pada pileg 2019 berkurang dalam rekapitulasi suara yang dicatatkan panitia pemilihan.

Hendri Makaluasc menyebut bahwa suaranya telah digelembungkan ke caleg Gerindra lainnya, Cok Hendri Ramapon. Sehingga hal ini mengakibatkan dia tak dapat ditetapkan sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat.

Atas persoalan ini, Hendri Makaluasc melayangkan gugatan ke MK. Putusan MK kemudian memerintahkan KPU untuk mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc, tanpa perintah koreksi perolehan suara Cok Hendri Ramapon.

Hendri Makaluasc juga melayangkan gugatan ke Bawaslu, dan oleh Bawaslu diputuskan bahwa KPU harus mengoreksi perolehan suara Hendri Makaluasc serta Cok Hendri Ramapon.

Putusan Bawaslu itu, menurut KPU, tak sejalan dengan bunyi putusan MK. Padahal, putusan MK bersifat final dan mengikat.

Atas dasar itu, KPU pun memutuskan untuk menjalankan putusan MK.

"Kan seharusnya tidak ada banding atau apa lagi terhadap putusan MK," ujar Komisioner KPU Evi Novida.

"Dan tidak ada satu lembaga pun berhak menafsirkan putusan MK, yang berhak itu cuma MK sendiri. Jadi kan kita menjalankan bukan sebagai lembaga penafsir putusan MK," lanjutnya.

Namun demikian, oleh DKPP, langkah yang diambil KPU dinilai tidak tepat.

Evi menilai, dalam perkara ini, justru Bawaslu dan DKPP lah yang membuat penafsiran bahwa apa yang dilakukan KPU dalam menjalankan putusan MK tidaklah tepat.

"Bawaslu menafsir, DKPP dan putusan lain menafsir apa yang dilakukan KPU salah," ujar Evi.

Karena merasa keberatan atas putusan DKPP, Evi pun berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.

"Dalam gugatan tersebut saya akan menyampaikan alasan-alasan lainnya agar pengadilan dan publik dapat menerima apa yang sudah dialami oleh saya yang berkaitan dengan putusan DKPP ini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain itu, DKPP juga memberi sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua dan empat komisioner KPU lainnya.

Putusan ini berkaitan dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat.