Salin Artikel

Kemenko PMK Belum Terima Laporan Resmi soal Pasien yang Dipantau dan Diawasi di DKI Terkait Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) belum mendapatkan laporan resmi tentang adanya 115 orang yang berada dalam pemantauan terduga terinfeksi virus corona atau Covid-19.

"Yang jelas PMK belum dapat laporan hal tersebut (soal pasien diduga terinfeksi virus corona di Jakarta)," ujar Deputi Koordinasi Bidang Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto kepada Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Selain 115 orang yang berada dalam pemantauan, terdapat pula 32 orang yang berada dalam pengawasan.

Sejauh ini, informasi terkait hal tersebut diketahui dan didapatkan pihaknya dari pemberitaan media.

Kendati demikian, Agus menegaskan, pihaknya akan menelusuri laporan tersebut. 

"Kami sedang menelusuri secepatnya," kata Agus.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, hingga kini belum ada pasien yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19 atau virus Corona di DKI Jakarta.

Menurut Anies, tercatat 115 orang dalam pemantauan dan 32 orang dalam pengawasan yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Pasien yang berada dalam pemantauan dan pengawasan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (PE).

Mereka dipantau dan diawasi karena memiliki gejala awal dan riwayat perjalanan dari negara terjangkit virus corona.

"Di DKI ada 115 orang yang dalam pemantauan dan ada 32 orang pasien dalam pengawasan. Ini semua mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan," kata Anies di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11031501/kemenko-pmk-belum-terima-laporan-resmi-soal-pasien-yang-dipantau-dan-diawasi

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke