Salin Artikel

Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta lembaga survei tak mengganggu fokus kerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju dengan memasukkan sejumlah nama menteri sebagai capres potensial dalam hasil survei terkait Pilpres 2024.

Moeldoko juga mengingatkan lembaga survei yang mengukur kinerja menteri kemudian menjadi gaduh saat diumumkan ke publik.

"Ya kalau (diumumkan) di luar sih enggak apa-apa, tapi jangan mengaitkan dengan kinerja menteri. Itu nanti akan kurang baik. Kita semuanya, Presiden konsen kepada tugas dalam negeri yang lain," ujad Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Ya silakan lembaga survei mau melihat tapi manakala itu sudah bisa bisa mengganggu kinerja kementerian itu yang kurang bagus ke depannya karena jadi pertunjukan publik dan lain-lain," lanjut dia.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi ancaman di sektor ekonomi akibat penyebaran virus corona di sejumlah negara.

"Saya pikir memang situasi sekarang lebih fokus pada ekonomi ya. Kalau masalah politik enggak usah buru-buru lah. Justru situasi ekonomi kita ini banyak turbulensinya bukan hanya karena Indonesia, tapi global ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia," ujar Moeldoko.

"Pertumbuhan-pertumbuhan (ekonomi) yang terjadi di China dengan kasus (virus corona) ini pengaruhnya harus disikapi dengan baik oleh Indonesia. Kita konsen betul jadi tolong lah jangan bicara politik dulu," lanjut mantan Panglima TNI itu.

Sebelumnya Indo Barometer merilis survei yang menunjukkan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai capres pada Pilpres 2024.

Ketiganya yakni, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Prabowo Subianto unggul (43,1 persen), disusul Mohammad Mahfud MD (6,9 persen), dan Erick Thohir (5,8 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Selanjutnya pada posisi keempat disusul oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,7 persen), posisi kelima Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (1,8 persen), dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,7 persen) pada posisi keenam.

Adapun di posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh Kepala BIN Budi Gunawan (0,7 persen) dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (0,1 persen).

Sementara itu sebanyak 37,3 persen responden tak menjawab.

Selain Indo Barometer, ada pula Alvara Research Center yang mengumumkan kinerja menteri-menteri Jokowi.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menyatakan, dengan menggunakan skala 1 (sangat tidak puas sekali) sampai 6 (sangat puas sekali), diperoleh Top 10 Menteri yang menonjol dengan persepsi kinerja yang memuaskan publik.

Mereka yaitu:

Menteri BUMN Erick Thohir (4,02)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (3,95)

Menteri Keuangan Sri Mulyani (3,94)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (3,91)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (3,88)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (3,88).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (3,86)

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro (3,85)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio (3,85)

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki (3,84).

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19285051/moeldoko-ingatkan-lembaga-survei-tak-ganggu-kerja-menteri

Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke