Mahfud Usul Polsek Tidak Lagi Sidik Kasus, Ketua Komisi III: Tak Bisa dalam Waktu Dekat

Namun, menurut Herman, usulan itu tidak bisa serta merta bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Usulan itu, kata dia, harus disesuaikan dengan kebutuhan institusi kepolisian.

"Tidak bisa serta merta yang disampaikan profesor Mahfud langsung dilaksanakan, tentu harus kembali kepada institusi tersebut. Kenapa secara logika sekarang ini, di Polres saja hampir seluruh Indonesia kekurangan anggota," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Herman berpendapat, polres di seluruh Indonesia sedang kekurangan anggota. Jika tugas polsek dikurangi, akan menjadi beban baru bagi polres.

"Dengan meniadakan penyidikan di Polsek berarti load factor-nya tambah di polres, nah bagaimana cara penanganan hal ini? Tentu teknis yang tahu institusi tersebut," ujarnya.

Herman mengatakan, Komisi III tidak akan menanggapi serius usulan Mahfud MD tersebut. Ia meminta, internal pemerintah mengajak Kapolri membahas wacana tersebut.

"Tentu internal pemerintah harus bicara dengan Kapolri kemudian nanti Kapolri dengan komisi III," ucapnya.

Lebih lanjut, Herman mengatakan, usulan Mahfud MD itu akan sulit dilaksanakan, kecuali institusi Polri memiliki inovasi teknologi dalam penyidikan.

"Kecuali infrastrukturnya diubah, artinya penyidikan perkara itu Polri punya terobosan teknologi, sudah tidak perlu mesti bawa terperiksa bawa ke kantor polisi, antre di kantor polisi, berkas enggak perlu lagi, semua lewat digital, tapi itu kan tidak murah, itu mahal," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar polsek tak melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Hal itu disampaikan Mahfud saat beraudiensi tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

"Ada gagasan yang oleh Presiden akan diolah agar Polsek ya, agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi dia membangun ketertiban, keamanan, pengayoman masyarakat. Soal kasus pidana nanti ke Polres kota dan kabupaten," kata Mahfud usai bertemu Jokowi.

Ia mengatakan, hal itu diusulkan dirinya selaku pimpinan Kompolnas agar polisi mengedepankan prinsip restorative justice dalam memelihara keamanan.

Mahfud mengatakan, saat ini kinerja Polsek salah satunya dinilai dari jumlah kasus yang ditangani. Akibatnya, ada potensi mereka mencari-cari kasus yang bisa dipidanakan.

Padahal, menurut Mahfud, tidak semua permasalahan hukum harus dibawa ke ranah pidana. Ia mengatakan, banyak kasus yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP sehingga orang mencuri semangka aja dihukum dengan KUHP," lanjut Mahfud.