RUU Cipta Kerja Ancam Kebebasan Pers, Mahfud MD: Nanti Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memperbaiki aturan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja yang dinilai mengancam kebebasan pers.

"Itu nanti diperbaiki, " ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Mahfud menuturkan, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja.

Salah satunya, soal jaminan kebebasan pers.

"Kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk membahas dan tidak boleh ada pengekangan terhadap kebebasan pers. Ini kan UU ini untuk mempermudah, kok malah mau mengekang kebebasan pers itu tidak boleh," tegas Mahfud. 

Karena itu, Mahfud mengaku sudah bicara dengan Dewan Pers soal ini.

"Silakan sampaikan ke DPR mana-mana yang isinya tidak disetujui. Kalau itu soal setuju, tidak setuju dibahas ke DPR, " tambah Mahfud.

Pemerintah dinilai tengah berupaya campur tangan terhadap dunia pers melalui draf omnibus law RUU Cipta Kerja dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Dalam draf yang memuat 1.244 pasal itu, turut menyeret aturan pers guna merevisi dua pasal. Dua pasal tersebut adalah pasal 11 dan pasal 18.

Insan pekerja pers, yakni AJI, LBH Pers, PWI, hingga IJTI merasa keberatan dan mengecam masuknya dua pasal kegiatan pers ke dalam paket penyederhanaan aturan itu.

Revisi dalam omnibus law pada Pasal 11 berbunyi:

"Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal."

Kemudian pasal 18 menyebutkan pemerintah menaikan empat kali lipat denda atas ayat 1 dan ayat 2 dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

Adapun revisi ayat 1 berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar."

Kemudian, "ayat 2 bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar."

Lalu ayat 3 yang berbunyi, "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif."

Terakhir ayat 4 menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah."