Komisi III Setuju Pemerintah Pulangkan Anak-anak dari Teroris Lintas Batas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mendukung wacana pemerintah untuk memulangkan anak-anak dari eks anggota ISIS dan teroris lintas batas asal ke Indonesia.

Desmond mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan pembinaan terhadap anak-anak tersebut, terutama berkaitan dengan antisipasi atau pencegahan paham radikalisme.

"Kalau anak-anaknya mau balik ke Indonesia, tentunya ada perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Yang jadi soal, anak-anak itu balik, siapa yang melakukan pendidikannya?" kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Desmond menilai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak cocok untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak.

Oleh karenanya, menurut dia, diperlukan kearifan pemerintah menentukan lembaga yang bisa melakukan pembinaan terhadap anak-anak dari eks anggota ISIS dan teroris lintas batas.

"Pada proses inilah tentu pemerintah menyiapkan ya. Saya pikir tidak cocok untuk di BNPT, berarti pemerintah harus menyampaikan ke mana ini anak-anak perlu dibina. Tentunya ada berkaitan dengan paham-paham radikalisme, ini juga harus kita lihat," ujarnya.

Lebih lanjut, Desmond meminta pemerintah untuk pro aktif melakukan pendataan terhadap anak-anak Indonesia yang siap untuk dipulangkan ke tanah air.

"Nah ini lah yang saya bilang tadi, pemerintah pro-aktif melihat hal ini. Pro aktif ini dalam rangka mendata 'oh ini anaknya ikut umur berapa?', 'Anak-anak kecil gimana ini?'. Kalau mereka tidak punya kewarganegaraan, terus mereka tinggal di mana? Di sini lah saya pikir kearifan pemerintah untuk mendeteksi sejak awal agar ada kebijakan khusus terhadap mereka," tutur dia.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, pemerintah tetap membuka opsi memulangkan anak-anak dari WNI yang diduga sebagai teroris lintas batas (foreign terorist fighter) dan eks anggota ISIS ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya memastikan tak akan memulangkan para WNI yang diduga teroris lintas batas dan eks ISIS.

Namun, kelonggaran akan diberikan untuk anak-anak mereka yang sama sekali tak tersangkut aksi terorisme orangtuanya.

Saat ditanya bagaimana jika anak-anak yang akan dipulangkan ternyata telah terpapar paham radikalisme dan terorisme, Mahfud MD menjawab bahwa pemerintah akan mengkajinya lebih dalam.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case. Ya lihat saja apakah ada orangtuanya atau tidak, yatim piatu (atau tidak)," ujar Mahfud usai rapat membahas hal tersebut bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Kemudian terkait jumlah anak-anak dari total rombongan para WNI terduga teroris lintas batas dan eks ISIS, Mahfud mengatakan pemerintah belum memiliki data secara detail.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus menelusuri jumlah terbaru dari WNI teroris lintas batas dan eks ISIS yang tersebar di Suriah dan beberapa negara lainnya.

"Pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas tentang orang-orang yang dianggap terlibat bergabung dengan ISIS," ucap Mahfud.