Salin Artikel

Bertemu PBNU, Menlu Retno Bahas Opsi Pemulangan WNI Terduga Teroris

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menggelar pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu meminta masukan dari Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj perihal pemulangan para WNI yang diduga menjadi teroris pelintas batas.

"Pagi ini kami menerima kehadiran Menteri luar negeri Ibu Retno Marsudi. Yang kita bicarakan selama lebih kurang satu jam fokus pada pemulangan WNI yang masih ada di camp pengungsi atau camp ISIS di Suriah," ujar Said Aqil seusai pertemuan.

Ia mengatakan, Kemenlu meminta masukan PBNU terkait pemulangan itu.

"Selama ini kan pemerintah belum berpendapat. Ya kita berikan masukan, " tambah Said Aqil.

Dalam pertemuan itu, Retno didampingi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Cecep Hermawan.

Sementara, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj didampingi Wakil Sekjen PBNU Madsuki Baidlowi.

Diberitakan, saat ini terdapat 660 orang WNI yang diduga sebagai teroris pelintas batas. Mereka rencananya akan dipulangkan ke Tanah Air. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan ada dua alternatif terkait WNI tersebut.

"Satu akan dipulangkan, yang kedua tak akan dipulangkan," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dalam opsi pertama, pemerintah berencana memulangkan mereka karena bagian dari WNI.

Rencana tersebut juga sudah disiapkan terkait proses deradikalisasi dan pengaturannya.

Sedangkan, opsi kedua adalah mereka tidak dipulangkan karena telah melanggar hukum.

Alasan mencantumkan opsi tidak dipulangkan karena melihat risiko dan hubungan sesama terduga teroris pelintas batas di berbagai negara.

Aktivitas mereka di Tanah Air dikhawatirkan akan terkait terorisme.

Terkait hal itu, Said Aqil Siradj pernah menyatakan menolak wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas ke Indonesia.

Said Aqil menegaskan, para WNI terduga teroris itu sudah meninggalkan Indonesia dengan cara membakar paspor sehingga tidak layak untuk dipulangkan ke Indonesia.

"Saya tolak, saya tidak setuju. Mereka sudah meninggalkan negara, membakar paspornya. Mengatakan kita thogut, terutama NU. Anshorut thogut, pendukung thogut. Ngapain disuruh pulang," kata Said Aqil di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Said Aqil pun tak ambil pusing dengan masa depan para WNI terduga teroris bila mereka tidak bisa kembali ke Indonesia.

Menurut Said Aqil, Pemerintah Indonesia harus berkaca pada pemerintahan negara lain yang tidak memulangkan warga negaranya yang terduga teroris lintas batas.

"Ramah banget sampeyan. Mereka pembunuh, pembantai, pemerkosa. Ngapain diramahin?" ujar Said Aqil.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/11/11472171/bertemu-pbnu-menlu-retno-bahas-opsi-pemulangan-wni-terduga-teroris

Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke