Komisi Pengarah Minta Anies Segera Eksekusi Revitalisasi Monas Sesuai Keppres

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menyatakan, Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka meminta Gubernur DKI Jakarta segera mengeksekusi proyek revitalisasi Monas sesuai Keppres No. 25 Tahun 1995.

Hal itu disampaikan Setya seusai rapat Komisi Pengarah mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah.

"Kita tidak mau ada yang mangkrak di situ. Kita juga ingin segera Monas kembali menjalankan funginya. Sebagai fungsi pelayanan publik, fungsi vegetasinya juga kembali. Kita sesegera mungkin harus kita putuskan ini, kembali ke lampiran Keppres No. 25 Tahun 1995," ujar Setya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ia mengatakan Komisi Pengarah telah menggelar rapat yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setya mengatakan dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan antara Komisi Pengarah dengan Anies ihwal rencana revitalisasi Monas. Prinsipnya, revitalisasi Monas harus mengacu pada Keppres No. 25 Tahun 1995.

Karenanya, usai rapat, Pemerintah Provinsi DKI Jakara diminta untuk menyiapkan rencana revitalisasi dalam bentuk gambar yang sesuai dengan Keppres tersebut. Nantinya gambar akan diserahkan dan dirapatkan oleh Komisi Pengarah.

Hal itu mencakup pula upaya menanam kembali pepohonan di kawasan hijau Monas dalam proyek revitalisasi.

"Nanti dari pihak Gubernur DKI akan menyampaikan usulan akan menanam kembali di sebelah mana, sesuai dengan lampiran Kelpres itu. Nah kemudian ada di-approve oleh semua anggota Komisi Pengarah," ujar Setya.

"Kemudian baru setelah itu DKI akan melanjutkan kembali revitalisasi, kembali akan melakukan pengerjaan. (Sekarang masih) nunggu hasil, segera. Kalau besok itu disampaikan kita akan sampaikan ke semua angota untuk dipelajari dan kalau (bisa) disetujui," lanjut dia.

Sebelumnya Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka menggelar rapat bersama menindaklanjuti polemik revitalisasi Monas yang sempat menjadi perbincangan lantaran proses pengerjaan proyek oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya belum mendapat persetujuan.

Dalam rapat tersebut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.