Salin Artikel

Stunting di 160 Kabupaten Dikategorikan Merah, Wapres Minta Penanganan per Regional

Hal tersebut dikarenakan saat ini terdapat 160 kabupaten yang masuk dalam kategori merah stunting.

Padahal, pada tahun 2024, Indonesia menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 19 persen versi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan 14 persen yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami sudah pernah rapat bersama tapi baru mengkoordinasikan bahwa harus dilakukan kerja sama, supaya penanganannya itu ada regionalisasi. Jadi kita bagi per regional," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Nantinya, kata dia, pihaknya akan menugaskan siapa saja leading sector penanganan per regional tersebut.

Termasuk langkah apa yang akan ditempuh serta bagaimana cara dan seberapa banyak target penyelesaiannya.

Apalagi saat ini angka stunting di daerah-daerah yang masuk kategori merah tersebut di atas angka nasional yang hanya 27 persen.

"Ada yang 40 persen, 39 persen, 35 persen. Di daerah-daerah masih seperti itu, di atas nasional. Nasional kan 27 sehingga kita lakukan langkah-langkah koordinasi dan kerja yang terarah secara regional," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan saat ini terdapat 160 kabupaten yang masuk dalam kategori merah dalam masalah stunting.

Kepada Wapres Ma'ruf Amin, Tito pun mengusulkan untuk membentuk tim terpadu dari kementerian dan lembaga terkait dalam rangka menurunkan angka stunting hingga 14 persen.

"Ada 160 kabupaten yang 'merah'. Nah 160 ini harus diserang ramai-ramai. Kita melakukan kegiatan terpadu, konvergensi. Mungkin dibagi dari 160 ini, katakanlah 16 regional, setiap regional itu ditangani satu tim, berarti ada 10 tim terpadu," ujar Tito usai bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/05/17075531/stunting-di-160-kabupaten-dikategorikan-merah-wapres-minta-penanganan-per

Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus 'Vina Cirebon'

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke