Salin Artikel

Mahfud Enggan Tanggapi Protes Ketua DPRD Natuna soal Lokasi Observasi

Mahfud tidak ingin persoalan jarak tersebut terus diperpanjang.

"Waduh kok itu disambung-sambung terus ya, " kata Mahfud ketika menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (5/2/2020).

Saat kembali ditanya, Mahfud tidak memberi jawaban.

Dia kemudian menjawab sejunlah pertanyaan lain yang diajukan wartawan.

Diberitakan, Ketua DPRD Natuna Andes Putra mempertanyakan data pemerintah soal jarak hanggar tempat observasi warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan ke permukiman warga yang disebut mencapai 5-6 kilometer.

Padahal, menurut Andes, jarak hanggar ke permukiman tak sampai 2 kilometer.

"Data itu darimana? jarak dari hanggar ke permukiman masyarakat itu dari hanggar ke Penagi itu hanya 1,2 kilometer, dari kantor saya itu hanya 1,4-1,7 kilometer, kan ada juga yang menyatakan jarak aman 2-3 kilometer, nah jadi kami resah dong, di bawah 2 kilometer," kata Andes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Dia mengatakan, pernyataan jarak hanggar yang relatif terlalu dekat dengan permukiman juga dikemukakan tokoh masyarakat Natuna.

"Yang ngomong ini bukan saya saja, tetapi teman-teman lain yang pernah lah di Natuna dan disini juga ada kemarin itu," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan lokasi observasi 237 WNI di Natuna berdekatan dengan sekolah.

Kondisi ini menjadi alasan pemerintah setempat yang sempat meliburkan sekolah.

"Kan di sekitar itu ada PAUD, ada TK. (dekat) Anak-anak. Jadi wajar dong kalau sementara waktu kita liburkan dulu," ujar Hamid di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Namun, kata Hamid, saat ini sekolah sudah masuk kembali.

Menurutnya para orangtua siswa juga sudah memperbolehkan anaknya sekolah.

"Ya (warga) terimalah. Orang anaknya mau sekolah," lanjut dia.

Hamid juga menungkapkan lokasi observasi saat ini telah diisolasi dari masyarakat luar.

Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat merasa lebih tenang.

"Ya memang itu (lokasi karantina) kan pangkalan militer. Ditutup dan tidak bisa masuk lagi," tutur Hamid.

Rombongan 237 WNI bersama tim penjemput tiba di Indonesia pada Minggu (2/2/2020).

Setelah mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, rombongan diterbangkan ke Natuna dan langsung menjalani observasi.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengonfirmasi ada satu warga negara asing (WNA) yang ikut dalam rombongan tersebut dan juga menjalani observasi selama 14 hari.

Sehingga, saat ini ada 238 orang yang Diobservasi di Natuna.

Mereka semua merupakan warga yang berhasil dipulangkan dari Kota Wuhan, China.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan alasan dipilihnya Natuna sebagai lokasi karantina.

"Kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terpilih adalah Natuna," kata Hadi di saat melepas tim evakuasi di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

Selain itu, Natuna juga dipilih karena merupakan pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola tiga matra TNI.

Natuna juga memiliki landasan pacu pesawat yang berdekatan dengan lokasi isolasi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/05/16303641/mahfud-enggan-tanggapi-protes-ketua-dprd-natuna-soal-lokasi-observasi

Terkini Lainnya

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke