Salin Artikel

Bupati Natuna: Pemberitahuan Evakuasi WNI ke Natuna Hanya Lewat WhatsApp

"Betul (miskoordinasi). Betul memang itu," kata Hamdi saat dijumpai jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hamid menjelaskan, pemerintah daerah di Natuna baru menerima informasi bahwa Natuna akan menjadi lokasi observasi WNI dari Hubei satu hari sebelum evakuasi dilakukan.

Pemerintah pusat pun, lanjut Hamid, sudah mengakui bahwa ada keterlambatan pemberian informasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat observasi kesehatan.

Alasan keterlambatan itu adalah karena situasi pemulangan WNI dari China yang mendesak.

"Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemda maupun kepada masyarakat," ujar Hamid.

Ia juga mengaku, tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah daerah. Hamid mendapatkan pemeberitahuan hanya dari Sekretaris Daerah melalui pesan singkat.

"Jadi enggak ada surat, saya diberitahu saja, rapat di bandara sekdanya, terus beliau WA (Whatsapp) saya," ungkapnya.

Diberitakan, pemerintah Indonesia mengevakuasi sebanyak 238 WNI dari Hubei, China akibat wabah virus corona, Minggu (2/2/2020).

Mereka ditempatkan di Pulau Natuna untuk diobservasi kesehatannya selama 14 hari sejak evakuasi dilakukan untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus corona.

Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Pulau Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Hubei.

"Saya terima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini saudara-saudara kita sendiri," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan, awalnya pemerintah memiliki pilihan untuk mengarantina 238 WNI itu selain di Natuna.

Pulau Biak di Papua merupakan opsi selain Natuna sebagai lokasi karantina.

Namun, pemerintah pada akhirnya memilih Natuna sebagai lokasi karantina karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Biak.

Selain Biak, Morotai di Maluku Utara juga menjadi opsi selain Natuna.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/12371631/bupati-natuna-pemberitahuan-evakuasi-wni-ke-natuna-hanya-lewat-whatsapp

Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke