Langkah Pemerintah Batasi Penerbangan dari dan ke China Dinilai Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, langkah pemerintah menutup sementara penerbangan dari dan menuju ke China sudah tepat.

Hal itu sejalan dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan penyebaran virus corona sebagai darurat kesehatan global.

Hingga kini, 361 orang telah meninggal dunia dan 17.238 orang terinfeksi virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, China, itu.

“Sudah tepat,” singkat Hikmahanto kepada Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan, langkah WHO menetapkan kasus ini sebagai darurat kesehatan global menjadi alarm bagi negara-negara yang memiliki sistem kesehatan yang lemah untuk lebih melakukan langkah antisipasi dan memperkuat diri.

“Kita tidak tahu apakah kita termasuk lemah atau tidak, tetapi dengan kita melakukan tindakan antisipasi seperti ini harus diapresiasi,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, antisipasi juga dilakukan agar anggaran pemerintah tidak jebol.

Ia menjelaskan, ketika para warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Wuhan dievakuasi ke Tanah Air untuk menjalani karantina di Natuna, mereka harus disterilkan dengan cairan tertentu.

“Kalau misalnya masih ada kebijakan bebas visa, maka harus dilakukan seperti ini (sterilisasi dan karantina), betapa anggaran akan tersedot banyak sekali,” ujarnya.

Pemerintah memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020).

Hal itu diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Rapat tersebut membahas kepulangan WNI dari Wuhan, China.

Indonesia diketahui menerapkan kebijakan bebas visa kepada warga negara China yang ingin bertandang ke Tanah Air. Dengan pembatasan ini, maka WN China untuk sementara tidak dapat pergi ke Indonesia.

"Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT (China) ditunda sementara, mulai Rabu pukul 00.00 WIB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Minggu.

Kebijakan itu merupakan poin ketiga dari kesimpulan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden.

Poin lain yang disampaikan pemerintah yaitu total 285 orang akan menjalankan observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Sebanyak 243 dari jumlah itu merupakan orang yang dipulangkan dari Wuhan, lima orang di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

Poin lainnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna. Jubir Menkes akan menyampaikan perkembangan kepada publik.

Kemudian, mereka yang sudah berada di China selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan masuk ke Indonesia ataupun melakukan transit.

"Semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia," ucap Retno.