Salin Artikel

Puan Minta Masukan dari Kalangan Universitas soal Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Dies Natalis ke-70 dan Wisuda Sarjana dan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Dalam acara tersebut, Puan menyampaikan pidato sambutan di hadapan para dekan dan wisudawan Universitas Indonesia.

Pertama-tama, Puan mengucapkan selamat kepada Universitas Indonesia yang tengah memperingati hari jadi ke-70 tahun serta wisudawan yang lulus pada hari ini.

"Para undangan dan hadirin yang saya kasihi, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan Dirgahayu ke-70 tahun Universitas indonesia, dirgahayu kampus we are the yellow jacket, kampus yang sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh kemajuan bangsa," kata Puan.

"Tentu saja dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati hari ini, kalian sudah membuat bangga orang tua dan keluarga yang hadir dalam kesempatan ini," sambung dia.

Puan kemudian menyinggung dinamika terkini yang tengah terjadi di DPR, salah satunya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Puan mengatakan, dalam Undang-Undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, terdapat RUU Omnibus Law yang menjadi fokus DPR dan pemerintah.

Pembahasan RUU Omnibus Law tidak hanya melibatkan pakar, tokoh, akademisi, tetapi DPR ingin melibatkan peran dari universitas.

"Apa Omnibus Law dan apa manfaatnya dan bagaimana melakukannya? Akan dilakukan seperti apa? Tentu saja dalam fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR, kami berharap bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari tokoh, akademisi, namun tentu saja dari universitas," ujar Puan Maharani.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyerahkan dua draf RUU Omnibus Law, yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan.

"Mungkin sekarang di benak kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan dua hal yang terkait dengan omnibus law tersebut," lanjut dia.

Lebih lanjut, Puan meminta, Universitas Indonesia ikut mengawal proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut.

DPR terbuka dengan semua masukan dari masyarakat agar RUU Omnibus Law bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Kami akan membuka diri untuk bisa mendapatkan dari (masukan) semua pihak yang terkait dengan Omnibus Law ini, agar semuanya yang akan dilakukan nantinya tentu saja bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Puan Maharani.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/18272241/puan-minta-masukan-dari-kalangan-universitas-soal-omnibus-law

Terkini Lainnya

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke