Presiden PKS Sohibul Iman Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

"PKS berpandangan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan karena itu menangani masalah omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan," kata Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Apalagi, kata Sohibul, omnibus law merupakan barang baru yang akan dikerjakan pemerintah bersama DPR.

"Selain karena ini adalah sesuatu yang baru yang kita introduce di pemerintahan Pak Jokowi, juga tentu akan menimbulkan banyak perubahan-perubahan. Bayangkan 79 undang-undang kemudian disatukan menjadi omnibus law," ujar dia. 

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengatakan, PKS sekaligus meminta klarifikasi soal beredarnya draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ia memastikan, PKS akan turut mengawal pembahasan omnibus law di DPR.

"Kalau PKS enggak senang hoaks. Makanya kami cari klarifikasi langsung, seperti apa sih sesungguhnya basis pemikiran omnibus law. Kalau itu bisa kami jaga bersama, tentu nanti kami di DPR akan melakukan pembahasan. Jadi kalau draf seperti ini, maka hasilnya nanti harus lebih baik demi kepentingan bersama," kata Sohibul.

Mengenai pembahasan omnibus law, Presiden Joko Widodo berharap DPR RI bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf aturan itu diserahkan oleh pemerintah.

Jokowi mengatakan, akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," kata dia.