100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Gebrakan Jokowi Gaet Staf Khusus Milenial

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebulan pasca-dilantik sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengumumkan tujuh nama staf khusus barunya kepada publik.

Mereka merupakan bagian dari 13 staf khusus yang akan bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, terutama dalam hal menyerap aspirasi.

Ketujuh staf khusus itu berasal dari kalangan milenial dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Sebenarnya, ada dua orang baru lainnya yang masuk ke dalam jajaran staf khusus presiden. Namun, Jokowi tidak mengumumkan keduanya lantaran bukan berasal dari kalangan milenial.

Keduanya yaitu politisi PDI Perjuangan Arief Budimanta dan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini Shanti Purwono.

Adapun ketujuh stafsus dari kalangan milenial itu yakni Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru), Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), dan Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tunarungu).

Kemudian, Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa), Aminuddin Ma'ruf (mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta Andri Taufan Garuda Putra (Pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Sejak dikenalkan kepada publik, kehadiran staf khusus milenial ini telah mencuri perhatian.

Proses pengenalan

Berbeda dengan proses memperkenalkan menteri yang terkesan formal. Saat itu, Presiden memilih menggunakan teras Istana Merdeka saat mengenalkan mereka satu per satu.

Sedangkan, ketika memperkenalkan jajaran staf khusus milenial, Jokowi justru lebih santai dan informal dengan cara duduk di atas beanbag warna-warni. Adapun ketujuh staf khusus barunya duduk melingkarinya.

Kendati demikian, tak sedikit kalangan yang meragukan kapasitas dan kemampuan ketujuh staf khusus milenial tersebut. Keraguan tersebut salah satunya datang dari mantan Wakil Ketua DPR yang sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

“Cuma lipstik aja, pajangan ajalah itu,” kata Fadli kepada awak media di Gedung Lemhanas, pada 23 November lalu.

Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, keberadaan staf khusus milenial itu hanya akan membebani anggaran negara saja.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, mereka akan digaji Rp 51 juta per bulan.

Apalagi sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa mereka tidak perlu berkantor setiap hari di istana.

"Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli yang tak diikat jam kerja, cukup diikat kode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta," kata Refly di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, pada 24 November 2019.

Pendapat berbeda disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Mada Sukmajati. Menurut dia, Presiden memerlukan ide-ide, gagasan-gagasan yang segar, kreatif dan inovatif.

"Hal itu karena Jokowi ingin mempercepat realiasi dari program-program di periode kedua ini," ujar Mada saat dihubungi Kompas.com.

Berikutnya, Jokowi ingin memberikan pesan kepada para politisi serta partai-partai pendukungnya, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sangat poitik, subyektif, serta jangka pendek, dapat diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan yang non-politik, out of the box, dan jangka panjang.

"Diharapkan datang dari para staf khusus presiden yang milenial tersebut," imbuhnya.

Menanggapi kritikan, Angkie menyangkal, bahwa staf khusus milenial hanya dianggap pajangan. Sebab, menurut dia, selama ini mereka selalu membuat program-program berdasarkan permasalahan konkret.

"Kami di kelompok milenial bikin program berangkat dari masalah. Datanya yang paling kuat sehingga kami bentuk program," kata Angkie.

"Itu bisa terlihat kami satu visi apa enggak. Karena kami tahu tagline pemerintah saat ini adalah 'SDM unggul Indonesia maju'," ujarnya.

Sementara itu, Aminuddin menyatakan bahwa ia tidak pernah berpikir soal gaji yang akan diterima saat ditawari untuk membantu Presiden Joko Widodo. Ia juga meyakini enam rekannya yang juga staf khusus dari kalangan milenial memiliki sikap yang sama.

"Saya tidak pernah mempersoalkan gaji. Kami waktu ditawari menjadi staf khusus, tidak pernah ada pertanyaan berapa gajinya," kata Aminuddin dalam wawancara khusus dengan Kompas.com.

Usai banjir kritikan, Presiden pun menjawabnya dengan membawa para staf khusus itu di dalam kunjungan kerja ke daerah.

Seperti saat kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, untuk melihat program Mekaar binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), dimana saat itu Presiden mengajak Putri Tanjung dan Andi Taufan.

Tak sampai sana, mereka juga bertemu dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki untuk membahas tantangan pengembangan produk UMKM agar dapat bersaing secara global.

Terbaru, Adamas Syah Belva Devara mendampingi Presiden ketika melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Hingga kini para staf khusus tersebut masih bertugas sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai teman diskusi Presiden seperti disampaikan oleh salah seorang staf khusus Presiden, Ari Dwipayana sebelumnya.