Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam dalam acara Perencanaan Pelaksanaan Sensus Penduduk di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Di hadapan ratusan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang hadir, Jokowi awalnya mempertanyakan apakah PNS mau untuk pindah ke ibu kota baru.

Jokowi kemudian menegaskan akan memaksa PNS untuk pindah.

"Saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih, saya paksa," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan saat ini hampir 56 persen atau lebih dari 149 juta penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini membuat Pulau Jawa terbebani.

Ia menilai hal ini wajar karena ibu kota DKI Jakarta yang berada di pulau Jawa menjadi daya tarik atau magnet tersendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Jokowi memutuskan memindahkan lokasi ibu kota.

"Nah, magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi," kata dia.

"Pulau Jawa ini kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin di sini semua," ujar Kepala Negara.

Di depan para PNS yang hadir, Jokowi pun memamerkan suasana ibu kota baru RI lewat sebuah video.

"Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal semuanya electric vehicle, autonomous vehicle, kendaraan pribadi juga autonomous. Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan seluruh ASN tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru pada 2024.

Pemindahan ini dilakukan apabila ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara sudah selesai dibangun.

"Iya semuanya (pindah)," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Tjahjo menyebutkan, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah melakukan pemetaan.

Dari pemetaan itu diketahui ASN yang bertugas di instansi pusat berjumlah 118.000 orang.

Hanya ASN yang sudah akan memasuki masa pensiun yang tidak diikutsertakan ke ibu kota baru.

"Yang 2023-2024 pensiun itu hampir 16-17 persen. Berarti kan itu enggak (pindah). Karena pindahnya kan 2024," ucap Tjahjo.