Salin Artikel

Pemkot Tangerang Paksa Kapasitas Rawa Kucing untuk Tampung Sampah Sisa Banjir

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin akan terus mengarahkan pembuangan sampah sisa banjir di Kota Tangerang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing.

"Mau tidak mau, ya menampung atau tidak bisa ya tetap kita kerahkan," kata Sachrudin saat ditemui di Perumahan Pinang Griya, Tangerang, Kamis (9/1/2020).

Sachrudin mengatakan, hal tersebut harus dilakukan karena TPA Rawa Kucing adalah satu-satunya TPA yang dimiliki Pemkot Tangerang saat ini.

"Walau memang antre (sampah masuk), sangat luar biasa," kata dia.

Sachrudin mengatakan, Pemkot Tangerang sudah mendapatkan solusi terkait pembuangan sampah akhir di Kota Tangerang sehingga sampah sisa banjir di Kota Tangerang berjalan lancar.

"Kami bisa selesaikan ada solusinya, dan pengangkutan sampah berjalan normal," kata dia.

Adapun sebelumnya, Kepala Bidang Kebersihan Kota Tangerang Buceu Gartina mengatakan, TPA Rawa Kucing dengan luas 34 hektar masih bisa dibebani sampah tambahan pascabanjir.

"Luasnya TPA 34 hektar, kalau ada penambahan sampah (akibat banjir) rata-rata per hari 800 ton, TPA Rawa Kucing masih kuat buat menampungnya," kata dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Dedi Suhada sebelumnya mengatakan, usai banjir volume sampah meningkat 60 persen atau sekitar 800 ton per hari.

Dedi mengatakan, pada hari biasa petugas DLH Kota Tangerang hanya mengangkut sekitar 1.300 ton sampah dalam sehari.

Dengan peningkatan sebesar 800 ton tersebut, DLH Kota Tangerang bisa mengangkut 2.100 ton sampah per hari saat banjir.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/17340151/pemkot-tangerang-paksa-kapasitas-rawa-kucing-untuk-tampung-sampah-sisa

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke