Soal Natuna, Demokrat Singgung Ketegasan SBY ketika Konflik Ambalat

Syarief mengatakan, saat itu, SBY menegaskan tidak ada kompromi bagi yang melanggar zona wilayah NKRI.

"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005-2006 ya, di mana pada saat itu Pak SBY sangat tegas bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurut Syarief, sengketa di perairan Indonesia kembali terulang di era pemerintahan Joko Widodo, yaitu masuknya kapal-kapal asing ke perairan Natuna.

Syarief menegaskan, Partai Demokrat mendukung sikap tegas Presiden Joko Widodo terhadap China.

Ia pun meminta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD ikut tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI.

"Pak Jokowi saya ikuti statement-nya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti oleh Menko Polhukam dan Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, pemerintah Indonesia tak perlu khawatir konflik Natuna akan berpengaruh pada iklim investasi Indonesia.

Wakil ketua MPR RI ini meyakini, investor-investor China pasti membutuhkan Indonesia.

"China merupakan investor ke-3 di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia, sangat membutuhkan Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.