Mahfud MD: Presiden Instruksikan Penanganan Masalah Laut Lewat Satu Pintu

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi khusus tentang tugas pokok fungsi dan kewenangan penanganan pengamanan laut di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (7/1/2020).

"Yang penting bagi Presiden ada satu pintu, " ujar Mahfud.

Dia menjelaskan, Presiden pernah mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada tujuh lembaga yang tugasnya mengalami tumpang-tindih dalam mengurus permasalahan kelautan.

"Kalau dilihat dari masing-masing itu bagus. Bakamla bagus, Polair bagus, Angkatan Laut bagus, KKP bagus. Nah yang bagus itu supaya (jangan) tumpang-tindih sehingga kita lalu diminta menyiapkan aturan aturan yang ada satu pintu," ucap Mahfud.

"Tanpa mengurangi wewenang masing-masing yang sudah ada. Tetapi pintu penjurunya itu harus ada, nanti kita diskusikan. Pada waktu itu Presiden menyebut Bakamla ya," kata dia.

Namun, menurut Mahfud MD, solusi ini perlu dibicarakan kembali.

Pantauan Kompas.com jumlah pejabat yang hadir dalam rakorsus pada Selasa yakni Kepala Bakamla, Sestama Basarnas, Perwakilan Kemendagri, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu, Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan.

Kemudian, perwakilan Ditjen Potensi Pertahanan Kemenhan, perwakilan Ditjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu.

Hadir Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika Kemenkominfo, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung.

Selain itu, hadir pula Asrenum Panglima TNI, Asops KASAL, Stafsus Menko Maritim, Kapus Informasi TNI, Kadisinfolahta AL, Kadiskum AL dan Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia.