Megawati Sebut Indonesia Tak Punya Sistem Peringatan Dini Bencana yang Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menilai Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini bencana yang layak.

Hal itu disampaikan Megawati dalam menanggapi masih banyaknya korban jiwa yang jatuh saat terjadi bencana.

Ia lantas bercerita tentang salah satu pengalamannya saat diguncang gempa di Jepang. Ketika itu, ia dan keluarga yang mendampingi sudah hendak lari ke luar dari sebuah restoran tempat mereka makan.

Namun hal itu justru dilarang oleh warga Jepang yang menemani mereka.

"Teman saya yang orang Jepang bilang tidak usah lari. Nanti diberitahu kapan kita mesti lari. Jadi ada alarm," kata Megawati melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2020).

"Kalau alarm bunyi artinya mesti waspada. Alarm kedua kita harus keluar. Jadi begitu. Itu masih berjalan terus cara memberikan warning. Jadi early warning sistem-nya bagus. Dibandingkan kita, aduh, bukan lemah, tapi tidak ada," lanjut Megawati.

Ia berharap Indonesia bisa meniru cara pemerintah serta warga Jepang dalam menghadapi bencana.

Sebab seperti di Jepang, Indonesia juga merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai bencana alam seperti banjir, tsunami, hingga gempa bumi. Bedanya, menurut Megawati, tingkat kewaspadaan warga Jepang sudah tinggi.

Ia menambahkan, cara untuk meningkatkan kewaspadaan bencana harus dipikirkan.

Megawati mengatakan, saat ini sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Keberadaan lembaga tersebut bisa dioptimalkan untuk meramal cuaca sehingga pemerintah bisa menyiapkan evakuasi dini dari bencana hidrologi yang akan datang.

"Sekarang sudah ada (lembaganya), kenapa rakyat tidak diedukasi, disosialisasi?" lanjut Megawati.

Diberitakan sebelumnya, banjir dan longor terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten seiring tingginya curah hujan. Banjir dan longsor tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia.