Salin Artikel

Pengamat: Tidak Elok Menjadikan Banjir sebagai Komoditas Politik

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan persoalan banjir justru menjadi komoditas politik yang digunakan oleh masing-masing kubu untuk membela junjungannya atau menyerang lawan politik.

"Para pendukung fanatik saya pikir perlu diedukasi bahwa kontestasi pilpres ini bukan pertarungan hidup dan mati. Sampai sekarang masih saling meremehkan, politik menjatuhkan," kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (2/1/2019).

"Mengapa mereka enggak membangun politik bersatu melawan bencana, bukan nyinyir soal merendahkan dan meremehkan," tuturnya.

Salah satu janji yang kembali diunggah di media sosial yaitu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi menyatakan, banjir yang ada di Jakarta merupakan kiriman dari wilayah Puncak, Jawa Barat dan adanya persoalan di 13 sungai yang melintasi ibu kota dan menjadi wewenang pemerintah pusat.

Selain itu, ada pula video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu.

Saat itu, Anies menyatakan, bahwa hujan yang turun dari langit harus dimasukkan ke dalam tanah, dan bukan dialirkan ke laut melalui gorong-gorong raksasa karena melawan sunatullah.

Pangi mengingatkan agar pendukung kedua belah pihak dapat sportif dan saling mendukung dalam upaya penanganan banjir yang terjadi.

"Tidak elok menjadikan banjir sebagai komoditas politik. Ini saatnya untuk bersatu. Dan tradisi ini sudah dicontohkan Jokowi-Prabowo, tapi mengapa masyarakat, pendukung, dan elite politik yang lain belum siap?" kata dia.

Menurut Pangi, banjir tidak semestinya dijadikan politik mengingat masyarakat benar-benar sengsara akibat bencana ini.

Apalagi, pembicaraan politik yang dilakukan itu tidak jauh dari ungkapan kebencian.

"Kasihan saja melihat masyarakat yang susah menghadapi bencana banjir," ucap Pangi.

"Justru antara pendukung masih belum bisa lepas dari politik kebencian sisa kontestasi elektoral pilpres dan pilkada. Politik saling menjatuhkan tidak baik, menjadi benalu bagi kedewasaan politik kita," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/03/05430021/pengamat--tidak-elok-menjadikan-banjir-sebagai-komoditas-politik

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke