Salin Artikel

BNPB Minta Kepala Daerah Tegas ke Warga agar Mau Dievakuasi Saat Banjir

Akibatnya, 62.453 orang mengungsi di 308 titik pengungsian yang tersebar di 49 kelurahan dan 34 kecamatan di DKI Jakarta.

"Walaupun banyak yang telah mengungsi, tidak sedikit juga warga yang tetap memilih tinggal dan bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda serta rumah masing-masing. Namun, ketika memilih untuk bertahan di rumah, kebutuhan makanan, minuman, air bersih serta pakaian menjadi terbatas," kata Doni dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2020).

Doni pun meminta kepala daerah untuk tegas kepada masyarakat agar mau dievakuasi saat banjir terjadi, mengingat cuaca ekstrem diprediksi terjadi hingga Februari 2020.

"Sangat diharapkan ketegasan para pemimpin daerah untuk mengingatkan masyarakat. Harta penting tetapi nyawa lebih penting,” ujar dia. 

Doni mengatakan, para kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir harus belajar pada pengalaman bencana banjir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Ia mengatakan, kepala daerah di Konawe Utara mulai dari camat, bupati memaksa warganya dievakuasi dan mengungsi di tempat pengungsian.

"Sehingga ketika air hujan dan air bah datang, rumah mereka hanyut terbawa arus namun korban tidak ada," ucap dia. 

Lebih lanjut, Doni mengimbau masyarakat yang berada di tempat yang relatif rendah atau pernah menjadi kawasan penimbunan untuk waspada karena air akan kembali mencari tempat semula.

"Untuk yang tinggal dekat daerah aliran sungai diusahakan jangan ada di rumah dan mengikuti arahan tim evakuasi untuk mengungsi di posko yang telah tersedia," ucap dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/02/23040121/bnpb-minta-kepala-daerah-tegas-ke-warga-agar-mau-dievakuasi-saat-banjir

Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke