Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Pihaknya memastikan persoalan yang dihadapi Garuda Indonesia akan diselesaikan secepatnya.

"Secara hukum kami berjalan, kemudian secara sistem manajemen juga berjalan. Perbaikan ini harus menjadi PR ke depannya karena bisnis Garuda Indonesia saat ini relatif masih punya harapan bagus," ujar Ferry dalam diskusi bertajuk "Garuda dan Momentum Pembenahan BUMN" di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Karena itu, lanjut dia, keberlangsungan perusahaan maskapai penerbangan tersebut harus dijaga.

"Jadi, kekisruhan maupun masalah yang dihadapi ini harus segera diakhiri, diselesaikan oleh semua pihak terkait. Kami juga harapkan semua pihak menahan diri dan tidak perlu diperpanjang," tambah Ferry.

Sebab, kata dia, seluruh insan BUMN saat ini punya keinginan yang sama, yakni ingin Garuda Indonesia bisa diselamatkan.

Menurut Ferry, pihaknya ingin agar pembenahan diselesaikan secepatnya.

Memasuki 2020, pihaknya mentargetkan pembenahan bisa mencapai titik positif.

"Saat ini sudah ada keputusan Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga mari kita ikuti proses yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri untuk melakukan PR perbaikan ini," tambah Ferry.

Sebelumnya, polemik Garuda Indonesia diawali oleh tindakan penyalahgunaan jabatan oleh mantan Dirut Garuda Ari Askhara yang membawa motor Harley dan sepeda Bromptom ilegal ke dalam bagasi pesawat beberapa waktu lalu.

Usai pencopotan Ari Ashkara, Garuda kembali diserang isu tak sedap terkait perilaku buruk para direksi.

Pramugari Garuda Indonesia kemudian meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyapu bersih orang-orang dekat Ari Askhara di tubuh maskapai plat merah itu.

Hal tersebut dikemukakan salah satu pramugari Garuda Indonesia usai bertemu Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2019).

“Menurut saya, kita juga perlu menghapus orang-orang di bawah direksi yang memiliki startegi yang sama dengan bapak Ari Askhara, ide yang sama dengan direksi sebelumnya, dan praktik buruk serta ilegal yang sama juga,” ujar Adel.