Komisi X DPR Dukung Wacana Mendikbud Hapus UN

"Sejak dari awal kita dukung kebijakan itu, tinggal langkah apa saja yang harus disiapkan untuk menuju perubahan ini, kebijakan penghapusan UN," kata Syaiful saat dihubungi, Rabu (11/12/2019).

Syaiful menilai, penyelenggara UN sudah tidak relevan untuk dipertahankan. Selain itu, UN memberikan dampak negatif, seperti membuat para peserta didik dan guru menjadi tertekan.

"Karena UN ini kan bikin stres semua pihak. Siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dari situ saja saya kira ini harus lebih baik," ujar dia.

Syaiful mengatakan, Komisi X akan menggelar rapat kerja bersama Mendikbud Kamis (12/12/2019) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Komisi X, kata dia, akan mempertanyakan kepada Nadiem kebijakan penghapusan UN dan langkah apa yang dilakukan ke depannya untuk mengganti UN.

"Besok kami raker dengan beliau, kami undang jam 14:00. Besok hari kamis," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim kembali menegaskan bahwa UN 2020 akan menjadi pelaksanaan ujian kelulusan yang terakhir digelar secara nasional.

UN 2020 akan digelar dengan mekanisme lama seperti yang selama ini dilakukan.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem saat memaparkan program "Merdeka Belajar" di depan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Sehingga, Nadiem memastikan kepada orangtua yang telah mempersiapkan anaknya bahwa UN tahun depan akan tetap berjalan seperti biasanya.

"Silakan ya untuk bapak, ibu yang sudah investasi banyak buat anak-anaknya agar helajar untuk dapat angka terbaik di UN, " kata mantan CEO Gojek ini.

Mulai 2021, kata Nadiem UN akan diganti dengan sistem baru.

"Diganti menjadi asessment atau penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Nanti akan saya jelaskan, " tuturnya.