Saat Jokowi Ditanya Siswa SMK soal Hukuman yang Tak Tegas bagi Koruptor...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mendapat pertanyaan dari seorang siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) mengenai alasan kenapa Indonesia tidak tegas terhadap pelaku korupsi.

Hal ini terjadi saat Jokowi menghadiri pentas drama "Prestasi Tanpa Korupsi" di SMK Negeri 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Seusai menyampaikan sambutannya pada acara itu, Jokowi mempersilakan siswa-siswi yang hadir untuk mengajukan pertanyaan.

Seorang siswa kelas XII Jurusan Tata Boga bernama Harley Hermansyah lalu bertanya perihal hukuman yang tak tegas terhadap koruptor.

"Kenapa negara kita dalam mengatasi koruptor tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju, misalnya dihukum mati?" kata Harley.

Pertanyaan Harley itu langsung diapresiasi oleh semua siswa yang hadir. Mereka kompak bertepuk tangan, sedangkan Presiden Jokowi tertawa kecil mendengar pertanyaan itu.

Jokowi lalu menjelaskan bahwa undang-undang yang ada saat ini memang tidak mengatur hukuman mati terhadap koruptor.

"Ya kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan, tapi di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," jawab Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir pada acara tersebut. Yasonna menjelaskan bahwa aturan terkait ancaman hukuman mati saat ini hanya berlaku untuk pelaku korupsi terkait bencana alam.

Kendati demikian, sampai saat ini belum ada koruptor bencana alam yang sampai divonis mati oleh pengadilan.

"Yang sudah ada (aturannya) saja belum pernah diputuskan hukuman mati," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi tak menjelaskan apakah pemerintah berniat merevisi UU yang ada agar lebih tegas terhadap koruptor.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menjelaskan, saat ini pemerintah berupaya membangun sistem pencegahan.

"Agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi, agar baik semua, agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita. Tapi apa pun, semua butuh proses, negara-negara lain juga butuh proses ini, bukan barang gampang," ucapnya.