"Sesegera mungkin (mundur). Kalau bisa hari ini, ya hari ini," kata Erick usai bertemu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Jika tidak, ia sendiri yang akan mencopot oknum pejabat itu. Terlebih, saat ini bukti keterlibatan aktivitas ilegal dengan pejabat yang dimaksud sudah cukup kuat.
Oleh sebab itu, ia menyarankan, oknum pejabat itu mundur sebelum dicopot dari jabatannya.
"Saya rasa bahwa proses praduga tidak bersalah tetap ada. Tapi kalau kita lihat sekarang, bukti-buktinya luar biasa," kata dia.
Kini, Ercik masih menunggu koordinasi dari pihak Bea dan Cukai selaku pihak yang menemukan barang-barang selundupan tersebut.
Apabila koordinasi dirinya dengan Bea dan Cukai selesai, sedangkan pejabat itu belum juga mundur, Erick berjanji akan mengeluarkan keputusan tegas.
Pernyataan Erick menjadi berita yang paling banyak dibaca di rubrik Nasional Kompas.com sepanjang kemarin, Kamis (5/12/2019).
Berita selanjutnya yakni terkait adanya dugaan praktik radikalisme di lingkungan Kementerian BUMN.
Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Menko Polhukam Mahfud MD saat bertemu di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).
"Cuma (lapor) data saja diinformasikan. Kondisinya seperti ini, langkah-langkahnya, ya sudah nanti kita ikuti," kata Erick.
Meski tak menyebutkan bahwa radikalisme di BUMN telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan, Erick mengatakan, mereka yang mungkin terkait radikalisme di kementeriannya harus mendapat penjelasan.
"Saya rasa mereka juga punya perasaan positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Mungkin mereka itu mendapat masukan yang tidak benar saja yang harus dijelaskan," kata Erick.
Dia sendiri tidak menyebutkan masukan apa saja yang didapatkannya dari Mahfud MD terkait radikalisme di lingkup Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.
Namun, dia berkomitmen untuk melaksanakan saran dan arahan dari Mahfud MD tersebut.
"Ya kita tunggulah, karena yang namanya ideologi kan sudah putus. Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. ya tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sudah diputuskan the founding father zaman dulu," kata dia.
https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/08335431/populer-nasional-ketegasan-erick-thohir-radikalisme-di-kementerian-bumn