Salin Artikel

Jaksa KPK Singgung "Jatah Milik Partai" di Persidangan Kasus Impor Bawang Putih

Jaksa Takdir mengaitkan keterangan itu dengan sosok mantan anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra dalam urusan kuota impor bawang putih. Adapun Dhamantra dalam perkara ini masih berstatus sebagai tersangka.
Meski demikian, baik jaksa Takdir dan Zulfikar tak membahas lebih lanjut soal "jatah milik partai" tersebut.

Hal itu dilakukan jaksa Takdir saat Zulfikar bersama pengusaha Chandry Suanda alias Afung serta Dody Wahyudi diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

"Izin majelis, mengingatkan terdakwa (Zulfikar) di BAP 58, disampaikan dan dijawab oleh terdakwa, 'Benar bahwa sebagaimana telah saya jelaskan dalam keterangan sebelumnya, bahwa saya mengetahui I Nyoman berjanji akan membantu pengurusan kuota bawang putih kepada Dody Wahyudi dengan jatah milik partainya'. Betul?" tanya jaksa Takdir.

"Betul. Memang begitu," jawab Zulfikar.

Meski demikian, baik jaksa Takdir dan Zulfikar tak membahas lebih lanjut soal "jatah milik partai" tersebut.

Jaksa Takdir kembali mengonfirmasi keterangan Zulfikar lainnya bahwa secara teknis pengurusan kuota impor bawang putih dibantu oleh orang kepercayaan Dhamantra, Mirawati Basri.

"'Betul ya keterangan tadi?" tanya jaksa Takdir.

"Iya betul," kata Zulfikar.

Zulfikar juga membenarkan keterangannya dalam BAP, bahwa Nyoman Dhamantra akan mendapatkan fee atas pengurusan kuota impor bawang putih tersebut.

Meski demikian, Zulfikar mengaku tak tahu besaran fee yang akan diberikan untuk Dhamantra.

"Betul keterangan saya itu, Pak," ujar Zulfikar.

Jaksa Takdir pun melanjutkan dengan bertanya sejauh apa kedekatan antara Nyoman Dhamantra dan Mirawati Basri.

"Begini loh, Pak, saya lihat Bu Mira sebagai pengusaha. Jadi, saya kalau nanya langsung ke Bu Mira ada hubungan apa sih sama Pak Nyoman, kan saya enggak berani. Jadi saya hanya denger selentingan aja bahwa Pak Nyoman pergi kemana-kemana, kata Nino (rekan Mirawati), Bu Mira selalu ikut," tutur Zulfikar.

"Saya dijelaskan saudara Nino mereka dekatlah, mau bisnis bareng cuma saya enggak ngerti maksudnya apa," lanjut dia.

Pada perkara ini, Nyoman Dhamantra bersama orang kepercayaannya, Mirawati Basri dan Elviyanto masih berstatus sebagai tersangka.

Di sisi lain, Afung, Dody Wahyudi dan Zulfikar didakwa bersama-sama menyuap I Nyoman Dhamantra sekitar Rp 3,5 miliar.

Dalam surat dakwaan, Dhamantra disebut menerima commitment fee sebesar Rp 2 miliar lewat transfer rekening.

Uang itu merupakan fee atas pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan yang diajukan oleh Chandry Suanda selaku Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA). Menurut jaksa, dalam pengurusannya, Chandry dibantu terdakwa Dody Wahyudi dan Zulfikar.

Sementara, Dody Wahyudi telah membuat rekening bersama di Bank BCA untuk memasukkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar itu merupakan sisa dari nilai total commitment fee yang disepakati bersama Dhamantra, yaitu Rp 3,5 miliar.

Sisa commitment fee tersebut nantinya akan diserahkan apabila Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk pihak Chandry sudah terbit.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/05/18011611/jaksa-kpk-singgung-jatah-milik-partai-di-persidangan-kasus-impor-bawang

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke