PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Ini Kata Wapres Ma'ruf Amin

Akan tetapi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa sebaiknya usulan PBNU itu didialogkan terlebih dahulu.

"Bagaimana nanti biarlah di MPR dibahas. Nanti yang setuju dan tidak setuju bisa menyampaikan pendapatnya, kita ikuti saja. Didialogkan dulu mana yang lebih bagus," kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

Dia mengatakan, saat ini memang sedang dicari mekanisme yang terbaik dalam pemilihan presiden nantinya.

Oleh sebab itu, jika pelaksanaan pilpres langsung yang saat ini dilakukan lebih baik, maka hal tersebut harus dipertahankan.

"Tapi kalau ada alternatif lain yang bagus ya, kita cari. Jadi tidak statis dalam menyikapi satu persoalan itu," ujar dia.

Ma'ruf mencontohkan UUD 1945 yang juga telah berubah atau diamandemen hingga empat kali sejak dibuat.

Bahkan, saat ini pun sudah ada usulan lagi agar UUD tersebut kembali diamandemen.

"Jadi dinamis berpikirnya, mencari yang terbaik untuk bangsa ini. Saya tidak memberi pendapat dulu, kita bahas dulu," kata dia.

Sebelumnya, saat MPR melakukan kunjungan ke PBNU, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan pihaknya banyak mendapat masukan terkait isu kebangsaan, salah satunya mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.

Kepada Bambang, PBNU mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU, berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di September 2012 di Cirebon yang intinya adalah, mengusulkan, PBNU merasa pemilihan presdien dan wakil presiden lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung," kata Bambang Soesatyo usai safari politiknya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat pilpres secara langsung.

Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz, dan Mustofa Bisri.

"Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.