Salah satu yang diminta untuk diprioritaskan yakni anggaran keamanan yang tidak masuk dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"Agar kemudian dengan kepolisian dikoordinasikan berapa kebutuhan anggaran yang diperlukan," ujar Tito saat memberikan materi pada Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2016).
Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar kepala daerah berkoordinasi dengan pihak terkait di daerah perihal anggaran pilkada ini.
Selain itu, harus ada evaluasi apakah anggaran yang diperlukan setiap instansi sesuai dengan kemampuan daerah atau tidak.
Kemudian, Tito juga meminta kepala daerah merangkul semua pihak untuk menjaga keamanan di daerah.
"Juga saya minta tadi rekan-rekan gubernur agar menyampaikan kepada wali kota dan bupati yang daerahnya menggelar pilkada agar membangun hubungan baik dengan semua pihak termasuk partai, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengantisipasi konflik dalam pilkada. Agar pilkada berlangsung dengan aman tertib tanpa ada konflik kekerasan, " tambah Tito.
Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.
https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/13471811/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-tuntaskan-anggaran-keamanan-pilkada-2020