Bawaslu Nilai Pilkada Asimetris Boleh, asalkan Transparan

Selain itu, sistem asimetris juga perlu pencatatan administrasi yang baik.

"Boleh dilakukan (sistem asimetris), dengan catatan semua pencatatan (administrasi) baik dan transparan, " ujar Bagja ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/11/2019).

Sistem asimetris ini, kata Bagja, berarti mengakomodasi kearifan lokal dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satunya, sistem noken di Papua yang tidak menggunakan kotak suara.

Dalam sistem noken, jumlah suara pemilih untuk kandidat kepala daerah dihitung berdasarkan jumlah individu yang berbaris di depan noken (tas tradisional Papua).

Menurut Bagja, pilkada dengan noken ini harus tetap terdokumentasikan dengan baik.

"Misalnya, KTP elektronik untuk pemilih memang ada, bukan KTP elektronik orang lain. Kemudian data pemilih juga ada dan benar, bukan data siluman," ucapnya.

Lebih lanjut, Bagja mengungkapkan bahwa sistem pilkada asimetris tetap memiliki dasar hukum.

"Undang-Undang Dasar (1945) membolehkan. Maka ke depannya baik sistem pilkada simetris maupun pilkada asimetris tetap bisa diterapkan. Keduanya diakui undang-undang, " ujar Bagja.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengatakan, pada dasarnya pilkada langsung atau tidak langsung sama-sama konstitusional.

Tak ada satu bentuk pemilihan kepala daerah dianggap konstitusional, sementara yang lain tidak.

"Kalau kita bicara pilkada, langsung atau tidak langsung, secara UUD 1945 itu memungkinkan ya," ujar Denny saat dijumpai di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sebab, bahasa pada UUD-nya kan, dipilh secara demokratis," kata dia.

Artinya, konstitusi hanya menjelaskan prinsip umum, sementara bentuk teknisnya adalah politik hukum pembuat undang-undang.

Dengan demikian, Denny berpendapat, apapun bentuk pemilihan kepala daerah yang dipilih nantinya, apakah pilkada langsung atau pilkada tak langsung, maka yang harus dipastikan adalah sesuai asas demokrasi.

Pria yang pada Pilkada 2020 maju sebagai salah satu kontestan di Provinsi Kalimantan Selatan itu mencontohkan salah satu praktik pada pilkada yang merusak demokrasi, yakni politik uang.

Sebab, baik pilkada langsung atau pun tidak langsung, praktik politik uang sama-sama berpotensi terjadi.

"Tentunya yang harus kita antisipasi apapun pilihannya, jangan sampai merusak demokrasi. Pilkada yang merusak demokrasi itu kan yang marak money politic. Jadi itu yang harus kita tekankan," tutur dia.

Tentang pendapat Denny sendiri apakah pilkada sebaiknya langsung atau tidak, Wakil Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 itu enggan berkomentar lebih jauh.

"Kita serahkan ke pembuat undang-undang. Karena keduanya kan sebenarnya baik langsung dan tidak langsung itu konstitusional, " kata dia.

Polemik pilkada langsung atau tidak langsung tersebut mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan wacana untuk mengevaluasi pilkada langsung.

Tito mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, Tito tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon lantaran sistem pilkada langsung.

"(Pilkada langsung) banyak manfaatnya, yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

"Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, ya mana berani dia?" kata dia.