Nasdem Sepakat Pilkada Langsung Dievaluasi, tetapi Tak Ubah Mekanisme

"Nah, nanti bagian apa saja yang dievaluasi, itu yang akan kita lihat dari sisi ini titik-titik kelemahannya. Misalnya pilkada langsung terlalu mahal, nanti kita lihat biaya politik itu paling mahal di mana saja," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Kendati demikian, Saan menegaskan, partainya tak ingin faktor biaya politik mahal menjadi alasan pilkada langsung diubah menjadi tak langsung atau diwakilkan oleh DPRD.

Menurut dia, akan menjadi sebuah kemunduran demokrasi jika pilkada kembali diwakilkan ke DPRD.

"Nah, kalau kita kembalikan, menurut saya itu mundur. Bahkan dalam bahasa kita sebagai politisi itu ada stagnan. Jadi ketika kita melihat sisi kelemahan, kita kembali ke masa lalu, maka kita enggak akan maju," ujarnya.

Saan juga mengatakan, pilkada yang diwakilkan kepada DPRD belum tentu membuat biaya politik menjadi murah.

Menurut dia, biaya politik bisa menjadi lebih mahal karena pilkada ditentukan oleh para elite di DPRD.

"Kemudian, munculnya oligarki. Persoalannya apakah lebih murah? Money politics-nya? Justru jangan-jangan lebih mahal karena sudah tahu siapa yang disasar," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, sampai hari ini, ia belum menerima secara resmi permohonan revisi Undang-Undang tentang Pilkada baik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun dari kelompok masyarakat.

"Tapi Komisi II tetap jadikan masukan itu sebagai bagian dari Prolegnas, tapi prioritas atau belum di baleg juga belum ada pembahasan," pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya mengenai persiapan pilkada oleh wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito, seperti dikutip Tribunnews.

Adapun pada Senin (18/11/2019), Tito mengklarifikasi pernyataannya terkait pilkada langsung.

Tito Karnavian menegaskan, dirinya mengusulkan mekanisme pilkada secara langsung untuk dievaluasi, bukan diwakilkan kepada DPRD.

"Usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Tito menjelaskan, ia meminta pilkada langsung dievaluasi karena terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya. Menurut dia, pilkada langsung menyebabkan masyarakat di daerah terpolarisasi.

Ia mencontohkan, Pilkada Papua pada 2012 yang ditunda karena terjadi perang suku.

"Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda itu melihat langsung, misalnya di Papua 2012 saya menjadi Kapolda di sana. Kabupaten Puncak itu empat tahun tertunda pilkadanya karena konflik perang," ujarnya.

Tito juga mengatakan, pilkada langsung juga melihat aspek biaya politik yang tinggi. Ia menjelaskan, biaya politik tinggi pada pilkada itu mulai dari dana yang dikeluarkan APBN dan APBD, bahkan biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah.

"Untuk calon kepala daerah, ini dari empirik saja, untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati, kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya," ujarnya.