Anggaran Pilkada yang Sudah Disetujui Capai Rp 9,8 Triliun

Nominal tersebut lebih kecil dari yang diusulkan KPU daerah yaitu sebesar Rp 11,7 triliun.

"Usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp 11,7 triliun, yang disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya (naskah perjanjian hibah daerah) itu sebanyak Rp 9,8 triliun," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Arief mengatakan, besaran Rp 9,8 miliar itu belum final. Angka tersebut merupakan anggaran gabungan dari 265 dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

Sisanya, di 5 daerah, antara KPU dengan pemerintah setempat belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang menjadi cikal bakal anggaran pilkada.

Lima daerah itu yakni Kabupaten Simalungun, Solok, Solok selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan.

Arief menyampaikan, di lima daerah yang belum menyepakati anggaran pilkada itu memang ditemui permasalahan.

Pokok persoalannya, anggaran pilkada yang dipatok pemda setempat sangat jauh dari anggaran yang diajukan KPU daerah.

Padahal, anggaran yang diajukan KPU sudah diturunkan sejak pengusulan anggaran awal.

Ia mencontohkan, KPU Solok mengusulkan anggaran sekitar Rp 31,9 miliar, tetapi Pemda Solok mematok anggaran Rp 17 miliar.

Lalu, KPU Solok Selatan mengajukan anggaran Rp 27,3 miliar, tetapi pemda mematok Rp 14 miliar.

Di Tanah Datar, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 33,5 miliar, tetapi pemda mematok Rp 26 miliar.

"Jadi di tiga daerah ini memang kita lihat pemda itu kurang responsif membahas persoalan anggaran secara terbuka dengan teman-teman KPU kabupaten/kota. Jadi pokoknya dipatok angka sekian, terserah KPU umpama (dananya) nggak cukup," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Sebanyak 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.