Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Akan Bebani Peserta Mandiri Kategori Kurang Mampu

"Ini bukan solusi, ini justru akan membebankan masyarakat yang kebutulan secara ekonomis sesungguhnya dia tidak mampu," kata Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar, Sabtu (2/11/2019).

Indra mengaku, BPJS Watch telah menerima aduan dari masyarakat berbagai daerah yang merasa khawatir dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Indra menuturkan, masyarakat yang mengeluhkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu umumnya merupakan masyarakat tak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kan banyak yang tidak mampu tapi tidak semua ter-cover kan oleh APBD, tidak semua ter-cover oleh APBN sebagai PBI. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Padahal dia sakit," ujar Indra.

Menurut Indra, solusi yang tepat adalah Pemerintah mengucurkan anggarannya untuk jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Indra pun mengingatkan Pemerintah agar membuka kembali Tap MPR X Tahun 2001 yang mengamanatkan anggaran jaminan kesehatan sebesar 15 persen.

"Ada perintah dari MPR, amanat dari MPR agar presiden mengupayakan anggaran kesehatan 15 perden dari APBN," kata dia.

Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan naik mulai 2020.

Kenaikan iuran ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019, dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id

Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).