Salin Artikel

Arogansi Polisi Dinilai Bisa Turunkan Kepercayaan Publik pada Polri

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa ketidakpercayaan masyarakat pada polisi tersebut dapat berujung pada perlawanan yang menimbulkan pelanggaran hukum.

"Efeknya bisa muncul adalah ketidakpercayaan masyarakat pada polisi, akan berdampak pada ketidaktaatan pada hukum," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2019).

"Pembangkangan pada hukum bila dibiarkan dalam tahap yang ekstrem juga akan memunculkan perlawanan," sambung dia.

Bambang memandang, saat ini Polri cenderung arogan dalam pendekatan ke masyarakat kecil.

Salah satu kejadian baru-baru ini yang viral adalah insiden penendangan salah satu pengemudi ojek online (ojol) saat pengamanan rangkaian Presiden Joko Widodo di Tugu Kujang, Kota Bogor.

Selain itu, contoh lainnya yaitu sejumlah kasus kekerasan yang terjadi kepada masyarakat maupun wartawan, saat pengamanan demo mahasiswa beberapa pekan lalu.

Bambang pun berpendapat bahwa kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian harus diperbaiki dan terus dipelihara.

"Ini makanya kepercayaan pada polisi harus dibangun terus-menerus. Tanpa ada partisipasi masyarakat, tugas-tugas kepolisian akan makin berat dan susah dilakukan," tutur Bambang.

Selain itu, ia berpendapat aparat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

Bambang juga menilai bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia perlu direvisi terkait aspek pengawasan institusi tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, Polri telah melakukan sejumlah upaya untuk mendidik personelnya agar disiplin dalam bertugas.

"Sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mendidik dan melatih personel kita," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Hotel Amaroossa Cosmo, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

"Bagaimana secara teknis melakukan unras yang benar, karena ada SOP (standar operasional prosedur), ada perkap (Peraturan Kapolri) dan kemudian wawasan, pengetahuan juga diberikan, dan setelah kegiatan kita evaluasi," sambung dia.

Setelah itu, Asep mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan jika muncul dugaan arogansi tersebut.

"Kalau tadi ada dugaan-dugaan arogansi kekerasan kita akan melakukan tindakan secara proporsional, kita periksa dan sebagainya," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/08593951/arogansi-polisi-dinilai-bisa-turunkan-kepercayaan-publik-pada-polri

Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke